batampos.co.id – Mulai Sabtu (3/7), rem untuk menekan laju penularan Covid-19 dalam bentuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diterapkan. Kebijakan tersebut diberlakukan di beberapa daerah di Jawa-Bali.

Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung kebijakan itu secara detail hari ini (1/7). Menurut Juru Bicara Kemenko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi, PPKM darurat akan diterapkan selama 18 hari. Yakni, hingga 20 Juli. ’’Yang diusulkan memang demikian,” kata Jodi lewat pesan singkat kepada Jawa Pos.

Dalam penjelasan dokumen terkait PPKM darurat yang diterima Jawa Pos, pemerintah membagi empat tahapan pemberlakuan ’’rem’’ PPKM mikro berdasar dua indikator. Yakni, rata-rata kasus harian dan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR.


PPKM tersebut terbagi atas PPKM mikro darurat, PPKM mikro ketat, PPKM mikro sedang, serta PPKM mikro terbatas. PPKM darurat akan diterapkan selama pertambahan kasus harian masih di atas 20 ribu per hari dan rerata BOR nasional berada di atas 70 persen.

PPKM mikro ketat diberlakukan jika kasus harian sudah berada di angka 10 ribu hingga 20 ribu per hari. Indikatornya terus melonggar menjadi sedang dan terbatas hingga kasus bisa ditekan di bawah 5 ribu per hari dan tingkat BOR nasional di bawah 30 persen.

Pengetatan PPKM darurat meliputi beberapa hal. Di antaranya, 100 persen work from home (WFH) bagi sektor nonesensial. Sementara itu, sektor esensial masih diperbolehkan WFO 50 persen dari kapasitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Sektor kritikal yang membutuhkan diizinkan beroperasi dengan 100 persen karyawan dengan protokol kesehatan ketat.

Operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan toko swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, taman dan tempat hiburan, kegiatan seni dan sosial, kegiatan olahraga dan ibadah ditutup sementara sampai aman. Transportasi tetap beroperasi dengan 70 persen kapasitas.

Dalam dokumen itu disebutkan juga bahwa pemerintah menargetkan vaksinasi di kabupaten/kota prioritas mencapai 70 persen dari total vaksinasi paling lambat Agustus 2021. Herd immunity nasional ditargetkan tercapai akhir 2021.

Presiden Joko Widodo dalam Munas Kadin di Kendari menyatakan bahwa pemetaan sudah dilakukan. PPKM darurat diterapkan khusus di Jawa dan Bali. Alasannya, di 44 kabupaten/kota setelah dilakukan asesmen, harus ada intervensi khusus. ’’Contoh di Jakarta Barat, RT/RW yang warganya terkena Covid-19 sudah merata. Memang harus ada keputusan yang tegas,” ujarnya.

Kebijakan itu akan diiringi dengan vaksinasi yang gencar. Jokowi menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 harus dijalankan dengan baik. Jika bulan ini ditargetkan tiap hari ada satu juta orang yang divaksin, Agustus harus naik dua kali lipat. ’’Syaratnya memang harus tersedia vaksinnya,” ujarnya.(jpg)