batampos.co.id – Terdakwa korupsi pungutan liar (pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Tahun 2018-2020, Haryanto, mengatakan bahwa pungli di Dishub Batam telah berlangsung sejak pejabat sebelumnya.

Saat itu, pengurusan SPJK dipungut biaya sebesar Rp 650 ribu oleh Kadishub sebelumnya.

Seluruh uang pungli yang diterima saat itu, diserahkan ke Kadis. Selanjutnya, setelah terkumpul, Kadis memberikan Rp3 juta pada masing-masing kepala bagian dan pegawai Dishub Batam.


”Jumlah yang kami terima untuk pengurusan SPJK dalam 2 minggu sampai satu bulan bisa dapat Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” kata Haryanto dalam sidang agenda keterang-
an terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (1/7/2021) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Uang pungli yang diterima itu, lanjut Haryanto, digunakannya untuk pemasangan papan bunga dan baliho, hadiah, serta dana sumbangan ke instansi-instansi lain, sesuai dengan perintah kadisnya.

”Penggunaan uang itu atas perintah kadis. Seperti hadiah sepeda motor, dibeli dengan uang itu,” jelasnya.

Kepada Majelis Hakim, terdakwa Haryanto mengaku, dari praktik pungli sebesar Rp 850 ribu per unit mobil yang dilakukannya bersama terdakwa Rustam Effendi, ia meraup untung Rp 10 juta hingga 15 juta per bulan.

”Yang mulia, saya mendapat keuntungan, dengan rincian pembagian Rp 500 ribu untuk
Pak Rustam dan Rp 350 ribu untuk saya,” jawab Haryanto saat ditanya Majelis Hakim.

Terkait adanya pernyataan pungli telah berlangsung sejak kadishub sebelumnya. Wartawan Batam Pos mengonfirmasi kepada pejabat bersangkutan melalui pesan WhatsApp dan telepon beberapa kali, tapi tidak direspons.

Sebelumnya diketahui, terdakwa Haryanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Batam, bersama-sama dengan terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dishub Batam diduga melakukan pungli terhadap penerbitan SPJK kepada mitra kerja dan rekan kerja Kota Batam yang berhubungan dengan izin SPJK.

Pungli bersumber dari pungutan sebesar Rp850 ribu pada setiap surat rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam sejak 2018 hingga 2020.(jpg)