batampos.co.id – Persoalan klasik pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran (TA) 2021/2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), belum dituntaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. Setiap tahun ajaran baru, ada ratusan hingga ribuan anak tak tertampung di sekolah negeri, seperti PPDB tahun ini.

“Pendaftaran memang sudah ditutup, hari ini (kemarin, red) pengumuman. Pendaftaran ulang sampai 8 Juli 2021. Setelah itu, nanti baru akan diketahui apakah semua jalur sudah memenuhi kuotanya atau tidak,” ujar Muhammad Dali, kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, menjawab Harian Batam Pos, Senin (5/7) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdik Provinsi Kepri tersebut mengakui, polemik pada PPDB tahun ini masih terjadi di Kota Batam. Ada beberapa sekolah yang ramai diserbu pendaftar. Di antaranya adalah SMKN 1, SMAN 1, dan SMAN 3.


Di SMAN 1 sekitar dua ratusan pendaftar ditolak oleh sistem. Kemudian di SMKN 1 ada 611 pendaftar. Sedangkan di SMAN 3 Batam ada 1.905 pendafar yang ditolak oleh sistem dari 2.193 pendaftar.

Menurut Dali, belum tuntasnya persoalan klasik pada setiap PPDB tahun ini disebabkan beberapa hal. Pertama, masih ada anggapan sekolah tersebut merupakan sekolah favorit. Padahal, sekarang tidak ada lagi yang menggunakan istilah tersebut.

Kedua, karena masih menganggap favorit, maka banyak yang mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi. Sehingga tamatan-tamatan yang memiliki prestasi dari luar zona menyerbu mendaftar di sekolah yang dianggap masih favorit tersebut.

“Memang boleh, karena sudah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ini. Namun bagi yang tidak lulus, boleh kembali ke zona masing-masing,” jelasnya.

Pihaknya akan mengisi semua Daya Tampung Sekolah (DTS) dengan mengoptimalkan semua jalur pendaftaran. Karena sampai saat ini, masih ada jalur afirmasi dan perpindahan orangtua yang belum terisi.

Adapun kebijakannya nanti, sisa dari kedua formasi tersebut akan dimasukkan ke dalam kuota zonasi. Berapa jumlahnya, akan diketahui setelah pendaftaran ulang.

Lebih lanjut Dali mengatakan, persoalan yang terjadi sekarang menjadi catatan pihaknya untuk disampaikan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Bagaimana langkah selanjutnya, pihaknya akan menunggu instruksi dari gubernur. Apakah dengan membuka sekolah baru atau ada solusi lainnya.

Ia memaparkan, SMA negeri Batam memang berada di dalam zona padat penduduk. “Tahun lalu, ada SMA Negeri 3, ada SMA negeri 26, 20, 21, dan 15. Namun, lagi-lagi karena anggapan sekolah favorit, sekolah-sekolah yang berada di dalam zonasi yang sama kurang mendapatkan minat,” jelasnya.

Setelah melihat kondisi di lapangan, sekolah-sekolah tertentu di Batam sangat tidak memungkinkan lagi untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui Ruang Kelas Baru (RKB). Untuk menjawab persoalan klasik tersebut, tak ada jalan lain selain membangun unit sekolah baru.

”Khusus wilayah Batam Kota dan Sungai Panas saja membutuhkan sekitar lima unit sekolah baru,” sebutnya.

Namun, sampai saat ini, lahan untuk sekolah baru belum tersedia. Untuk sementara, di 2021 ini kami memang belum bisa menuntaskan persoalan secara keseluruhan.

”Akan tetapi kami sudah berhasil meminimalisirnya, jika di 2020 ada sekitar tiga ribuan yang tidak tertampung, pada tahun ini angkanya sekitar dua ribuan saja.”

Menyikapi kondisi yang terjadi, Dali berharap dengan kerendahan hati masyarakat, tidak keberatan mengisi daya tampung di sekolah swasta yang menurut kualitasnya juga bagus.

Namun demikian, pihaknya juga menyadari minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri di tengah kondisi pandemi Covid-19 dimana banyak sektor ekonomi terdampak, sangat tinggi.

“Untuk sementara ini, panitia sedang fokus dengan pendaftaran ulang dan melakukan perhitungan terhadap kuota-kuota setiap sekolah yang masih belum terpenuhi,” tutup Muhammad Dali. (*/jpg)