batampos.co.id – Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mochamat Mustofa, menegaskan, negara wajib memberikan hak pendidikan selama 12 tahun kepada
seluruh masyarakat.

Sebab, saat ini sudah ada wacana wajib belajar selama 12 tahun bukan lagi 9 tahun.

”Kemudian bagi yang tak tertampung di SMA negeri maka wajib dicarikan solusinya. Ini tugas negara melalui pemerintah provinsi untuk mencarikan solusinya,” tegasnya.


Ia melanjutkan, sebelumnya dia telah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri mempertanyakan solusi bagi calon siswa SMA yang tak tertampung di sekolah negeri.

Dari komunikasi itu, dia mendapat informasi bahwa Pemprov Kepri telah mengeluarkan
aturan, bahwa sekolah tidak boleh menambah ruang kelas baru.

”Terus kalau dilarang di aturan itu, pemerintah daerah harus mencari solusi. Makanya kemarin kami dari Komisi IV itu, ada audiensi dengan peneliti untuk menyusun naskah akademik terkait dengan Perda BOSDA supaya tepat sasaran,” katanya.

Ilustrasi. Para wali murid menunggu di depan pintu masuk SMA Negeri 3 Kota Batam. Mereka menunggu kedatangan panitia PPDB SMA Negeri 3 untuk mencari solusi bagi anak-anaknya yang tidak lolos seleksi di sekolah tersebut. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Ia mengatakan, Perda Bosda itu menjadi solusi bagi calon siswa yang tak tertampung di sekolah negeri kemudian masuk ke sekolah swasta.

Dengan catatan, pemerintah daerah membantu pembiayaan siswa tidak mampu yang tak tertampung di sekolah negeri untuk masuk ke sekolah swasta.

Dimana, Perda BOSDA itu sasarannya bukan berikan bantuan ke sekolah, melainkan memberikan bantuan langsung kepada orangtua siswa tak mampu.

”Jadi, dia sekolah di mana pun, akan meringankan biaya dia,” tuturnya.

Ia berharap dalam PPDB yang masih carut-marut, pemerintah bisa menerima seluruh siswa yang tak tertampung di sekolah negeri.

Salah satunya, Mustofa mencontohkan beberapa calon siswa yang tak tertampung dari Dapilnya yang diminta untuk menunggu keputusannya hingga Jumat (9/7/2021) besok.

Sebab, sekolah akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk menentukan, siswa yang tak tertampung diterima semua atau tidak.

”Harapan kami, sebagai wakil rakyat di Batam seyogianya bisa diterima semua. Karena SD sampai SMP sudah selesai, Wali kota Batam sudah memutuskan untuk diterima semua,” katanya.

Sementara jika Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak bisa memutuskan tidak bisa menampung semua siswa karena keterbatasan ruang kelas baru, maka bisa memanfaatkan sekolah swasta.

Dengan bantuan dan BOSDA agar dapat tertampung semua.

”Jangan tidak boleh menambah ruang kelas belajar, tapi juga tidak mau membantu masyarakat mencarikan solusinya untuk masuk di sekolah swasta,” katanya.(jpg)