batampos.co.id – Ribuan orangtua yang anaknya tidak lolos di PPDB SMA dan SMK beberapa waktu yang lalu, masih berjuang untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri.

Mereka tak henti mencari informasi terkait kemungkinan adanya kebijakan terbaru dari pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Mereka berharap ada tambahan kuota daya tampung sehingga anaknya diterima. Orangtua siswa di Batuaji dan Sagulung, sejak awal pekan kemarin terus aktif mendatangi lokasi sekolah yang dituju.


Meskipun belum ada keputusan apapun dari pihak sekolah mereka tak patah semangat.
Mencari informasi melalui kerabat ataupun kenalan hingga mengisi formulir

pengaduan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah semuanya dilakukan dengan penuh semangat.

Mereka mengaku tak punya banyak pilihan sebab untuk ke sekolah swasta sangat memberatkan di tengah terpaan wabah Covid-19.

Keadaan ekonomi yang carut marut menjadi alasan mereka untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri.

”Bapaknya sudah tak punya kerjaan tetap sejak setahun yang lalu. Keuangan tak cukup untuk masuk sekolah swasta makanya sejak pengumuman (PPDB) kemarin, saya selalu datang ke sekolah memohon agar anak saya diterima di SMAN 5 ini,” ujar Narti, orangtua
yang mendaftarkan anaknya ke SMAN 5 Batam di Sagulung.

Begitu juga Indra, orangtua lainnya yang mendaftarkan anaknya di SMKN 5 Batam terus berusaha mendapatkan kesempatan agar anaknya kembali diterima di SMK Perkapalan itu.

Dia juga sudah mengirim pesan singkat ke sejumlah anggota dewan di Batam hingga mengisi formulir pengaduan PPDB namun belum ada tanggapan.

Dia sangat berharap agar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, segera menginstruksikan pihak sekolah kembali menampung siswa yang tidak lolos PPDB online.

”Berat pak kalau ke sekolah swasta. Di atas Rp 5 juta biaya masuknya. Keadaan ekonomi kurang baik sekarang karena wabah ini. Bisa-bisa tak sekolah anak kami ini kalau tetap tak mau diterima di sekolah negeri,” keluh Indra.

Pihak sekolah pada umumnya belum bisa mengambil keputusan apapun terkait masalah ini. Mereka masih berpatok pada kuota awal PPDB sebab belum ada keputusan ataupun kebijakan dari Gubernur Kepri.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang mengaku belum mendapat arahan dari gubernur.(jpg)