batampos.co.id – Pemberlakuan Pembatasa Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dimulai pagi ini, Senin (12/7). Di Kota Batam, penyekatan dilakukan di sejumlah ruas jalan sejak pagi. Masyarakat yang bekerja di sektor esensial tetap bisa melewati penyekatan, namun wajib menunjukkan kartu identitas (pekerja), dan kartu vaksin.

”Iya, penyekatan dari pagi sudahdiberlakukan, kemudian malam hari juga, sesuai titik-titik yang sudah ditentutan,” ujar Kasi Humas Polresta Barelang, Iptu Tigor Sidabariba, Minggu (11/7).

Pemberlakuan PPKM darurat di Kota Batam dan Tanjungpinang mengacu pada Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Imendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis mikro.


Penyekatan di jalan depan RS Elisabeth Batam Centre, Senin 12/7). foto/batampos)

Iptu Tigor menjelaskan, sesuai Imendagri dan ketentuan turunan dari pemda, maka pemberlakuan PPKM darurat direncanakan dari 12-20 Juli 2021. Namun, tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika angka penyebaran dan kasus positif Co- vid-19 belum menunjukkan penurunan.

Terkait penyekatan, Tigor menjelaskan, dilakukan di sejumlah titik di kawasan Nagoya, Baloi, Batam Kota, Seibeduk, Batuaji, Sekupang, dan titik-titik lainnya yang sudah dipetakan bersama tim.

”Penyekatan ini bertujuan menekan mobilitas masyarakat dalam penanggulangan Covid-19. Nanti dilakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang melintas di area penyekatan,” jelasnya.

Tigor menjelaskan, untuk masyarakat yang berpergian bekerja seperti PNS, swasta, dan sektor esensial lainnya harus mempersiapkan ID card, dan sertifikat vaksin. Selain itu, bagi masyarakat yang bepergian ke luar yang bersifat mendesak, harus bisa memberikan alasan ke petugas penyekatan.

”Bagi pekerja yang tidak mempunyai ID card silakan mempersiapkan surat keterangan bekerja dari tempat kerjanya. Bagi yang belum vaksin, silakan sampaikan ke petugas bahwasanya sudah didata dan tinggal menunggu jadwal vaksin,” ungkapnya.

Tigor juga menjelaskan, penyekatan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah ini bukan untuk menyengsarakan masyarakat, namun justru melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. ”Masyarakat sadar kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah. Kebijakan ini tak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat,” tutupnya.(*/jpg)