batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam membatasi kegiatan pegawainya di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang mulai berlaku 12-20 Juli.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2021 mengenai hal tersebut.

SE tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Eko-
nomi Nasional (KPCPEN) PPKM mikro di luar Pulau Jawa.


”Kami memberlakukan pengaturan pegawai bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) 75 persen dan bekerja dari kantor atau Work from Office (WFO) 25 persen bagi unit kerja non pelayanan. Ini berlaku mulai dari tanggal 6-20 Juli 2021,” ujar Rudi, baru-baru ini.

Bagi unit kerja pelayanan akan diberlakukan WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Sedangkan unit kerja di bidang kritikal, seperti bidang kesehatan, pengamanan, logistik dan transportasi, serta utilitas dasar (air) diberlakukan WFO 100 persen.

Khusus unit kerja Kantor Perwakilan di Jakarta mengikuti ketentuan PPKM darurat di lokasi tersebut.

Selain itu, para pegawai yang melaksanakan WFH tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan mendesak dan diwajibkan menaati protokol kesehatan Covid-19.

Menurutnya, tingkat keberhasilan menurunnya angka terkonfirmasi positif di Kota Batam bergantung pada ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

”Ini adalah tanggung jawab kita semua. Untuk itu, saya mengimbau masyarakat agar dapat melaksanakan vaksinasi dan mematuhi prokes, serta menghindari keramaian. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menjaga stabilitas perekonomian Batam,” pungkasnya.(jpg)