batampos.co.id – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Batam berimbas terhadap perekonomian masyarakat.

Beragam usaha dan kegiatan masyarakat dibatasi, sehingga pendapatan warga juga mengalami kendala dan cenderung menyusut.

Akibatnya, masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk bertahan.


Hal ini juga sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan instruksi kepada daerah, agar memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat selama PPKM darurat.

Tidak hanya itu, DPRD Batam juga mendorong pemanfaatan anggaran APBD Batam untuk digunakan dalam pengadaan
sembako untuk warga.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, hingga saat ini anggaran untuk bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat belum ada.

Beberapa kali melakukan refocusing anggaran. ia menyebut Kota
Batam tetap mengalami defisit hingga Rp 200 miliar lebih.

Upaya yang tengah dilakukan adalah membidik bantuan sembako melalui pemanfaatan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari berbagai perusahaan yang aktif di Batam.

Deratan ruko di kawasan Komplek Bumi Indah Nagoya terlihat tutup. Para pemiliki usaha di kawasan tersebut memilih menutup usahanya karena pemberlakuan PPKM Darurat. Foto: Messa Haris/batampos.co.id

Sebelumnya, sudah ada bantuan sembako dari Apindo bagi keluarga pasien yang terdampak, meskipun jumlahnya belum bisa mengakomodir semua warga terdampak.

”Lagi saya usahakan, selama ini juga pengusaha selalu bantu Pemko Batam. Sabarlah, nanti diusahakan agar dapat sembako ini,” katanya, Jumat (16/7/2021).

Ia menambahkan, ketika refocusing anggaran di Pemko Batam dilakukan, menurutnya tidak memungkinkan untuk pengadaan bantuan sembako ketika PPKM darurat.

Anggaran yang ada dipusatkan untuk insentif tenaga medis, tim penegakan aturan di lapangan, hingga pelaksanaan PPKM yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini.

Kendati demikian, bentuk bantuan selama ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah melalui dana bantuan usaha dan bantuan warga tidak mampu.

Hanya saja, untuk penduduk Batam, dalam beberapa waktu ini belum turun.

Rudi berharap, pemberlakuan PPKM darurat ini segera dicabut, sehingga aktivitas masyarakat kembali seperti biasa.

Akibat pemberlakuan pengetatan ini, pihaknya terpaksa menutup tempat usaha, tempat hiburan, bahkan tempat ibadah.

Hal ini tidak lain guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

”Segeralah dicabut, agar tak banyak lagi dampak yang ditimbulkan, khususnya ekonomi masyarakat. Karena mereka butuh makan juga, kalau lama-lama ditutup kasihan masyarakat saya ini,” imbuhnya.

Selain sedang mengusahakan bantuan sembako, pihaknya juga sedang menyelesaikan persoalan anggaran operasional PPKM darurat.

Serta, biaya operasional untuk isolasi terpadu yang dilaksanakan di Asrama Haji Batam.

“Kalau rumah sakit untuk pasien positif Covid-19 ditanggung negara, tapi operasional isolasi terpadu di Asrama Haji kan kami yang menanggungnya, ditambah lagi biaya nakes (tenaga kesehatan) di sana,” jelasnya.

Rudi juga menambahkan, operasional Asrama Haji menjadi fokus utama, sedangkan bantuan PPKM darurat belum diutamakan karena penanganannya berbeda dengan karantina wilayah (lockdown).

“PPKM darurat ini beda dengan lockdown, lagipula PPKM darurat juga hanya berlangsung sembilan hari,” katanya.(jpg)