batampos.co.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, bansos sudah mulai dicairkan awal Juli lalu. Mulai bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), sampai bantuan pangan nontunai (BPNT). ”Memang masih belum selesai penyalurannya,” kata dia.
Risma -sapaan Tri Rismaharini- sempat menerima langsung pengaduan dari masyarakat yang belum menerima bansos. Setelah ditelusuri, ternyata ada warga yang pindah alamat, tetapi tidak lapor ke pengurus RT setempat. Sehingga bantuan yang seharusnya diterima ditahan terlebih dahulu. ”Ada juga yang melapor ke saya tidak terima. Setelah saya cek, dia menerima dan ada buktinya.”
Sementara itu, menanggapi perpanjangan PPKM darurat, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, hal tersebut harus dilakukan melalui evaluasi yang komprehensif. Sebab, pelaksanaan PPKM hampir dua pekan ini memunculkan banyak persoalan.
Salah satu persoalan yang paling menonjol, kata Saleh, adalah keterlambatan pencairan dana bantuan. Bahkan, sampai kemarin bantuan uang tunai Rp 600 ribu yang dijanjikan belum dicairkan. ”Bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah ketika PPKM darurat ini ternyata belum disalurkan secara menyeluruh,” ujarnya dalam diskusi kemarin.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai wajar PPKM darurat dilanjutkan. Sebab, dari berbagai indikator seperti angka penularan hingga situasi di RS, situasi belum baik. Dia mengungkapkan, sejak awal ada dua rekomendasi yang dikeluarkan ahli kesehatan menyikapi lonjakan kasus Covid-19: PPKM darurat dan lockdown total. Dari dua opsi tersebut, pemerintah memilih memberlakukan PPKM darurat.
Namun, Hermawan mengingatkan, pilihan PPKM hanya sebatas melandaikan kasus. Sebab, tidak mungkin untuk memutus rantai penularan secara drastis mengingat mobilitas masih relatif tinggi. Pilihan lockdown, lanjut dia, tidak diambil pemerintah karena terjebak pada kekhawatiran konsekuensi cost ekonomi langsung sebagai kompensasi.(jpg)