batampos.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, pemerintah sedang menyiapkan bantuan untuk masyarakat dalam hal ini para pekerja yang terdampak pandemi berupa subsidi upah atau gaji. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pekerja yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang mengalami pengurangan jam kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah akan memberikan bantuan selama 2 bulan senilai Rp 500 ribu per bulan. Nantinya, bantuan tersebut akan diberikan sekaligus, artinya penerima bantuan akan menerima Rp 1 juta.

“Artinya 1 kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rp 1 juta,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7).


Ida menjelaskan, untuk data penerima bantuan subsidi upah tersebut akan diambil dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Data itu nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali.

“Sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian dari data ini disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Ida menambahkan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada daya beli dan pendapatan perusahaan. Pihaknya pun akan segera membuat payung hukum terkait aturan tersebut.

“Kami usulkan bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kemenkeu dan BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.(jpg)