batampos.co.id – Niat Pemerintah Kota (Pemko) Batam melimpahkan tanggung jawab pembiayaan isolasi karyawan positif Covid-19 kepada perusahaan masing-masing, setelah dipindahkan ke rumah susun atau Asrama Haji sebagai tempat isolasi terpusat, menimbulkan beragam tanggapan di kalangan pengusaha. Tidak semua pengusaha setuju.

”Pelaku usaha tentu saja akan keberatan, jika harus menanggung biaya isolasi karyawannya. Sebab, siapapun yang terinfeksi Covid-19 seharusnya ditanggung pemerintah,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Kamis (22/7).

Menurut Rafki, sejak awal Presiden menyampaikan bahwa seluruh biaya untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 akan ditanggung pemerintah. ”Perlu hati-hati kalau ingin menerapkan kebijakan ini, dan dibicarakan terlebih dahulu dengan sebagian besar pelaku usaha, terutama dengan perusahaan yang jumlah karyawannya banyak,” jelasnya.

Rafki menegaskan, Apindo Batam sama sekali belum diajak bicara terkait hal ini. ”Tentunya tidak fair apabila pemerintah mewajibkan isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah kemudian biayanya ditanggung pelaku usaha,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, jika anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk menyediakan tempat isolasi terpusat, maka lebih baik isolasi mandiri (isoman) dilakukan di rumah masing-masing saja, sebagaimana kini dijalani lebih dari 2.000 pasien positif di Batam.

”Pemerintah melalui RT dan RW tinggal mengawasi rumah tempat isoman dan kalau bisa pemerintah menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan seperti yang dilakukan di Jabodetabek,” jelasnya.

Saat ini, pelaku usaha sedang mengalami beban berat akibat pandemi Covid-19. Ketika masih harus dibebani dengan biaya untuk karyawan yang diisolasi di tempat terpusat, tentunya akan semakin banyak perusahaan yang tumbang.

”Ketika perusahaan banyak yang tumbang, maka pengangguran di Batam akan meledak. Ini tentunya tidak kita harapkan. Jadi, kita berharap Pemko Batam mempertimbangkan kembali rencana tersebut dan sebaiknya dibicarakan secara luas dengan para pelaku usaha di Batam,” tuturnya.

Pandangan berbeda dilontarkan Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng. Menurut Tjaw, perusahaan di kawasan sudah lama membiayai karyawannya yang melakukan isoman. Biasanya isoman dilakukan di dormitori.

”Selama ini sudah berjalan. Biasanya perusahaan yang memiliki dormitori melakukan itu, untuk karyawannya yang terpapar Covid-19 gejala ringan,” tuturnya.

Menurut Tjaw, saat ini yang harus dipikirkan solusinya, yakni bagaimana biaya isoman dari karyawan perusahaan yang tidak memiliki dormitori. ”Ini perlu dibicarakan secara detail. Maksud dari wali kota sebenarnya pengelola kawasan diminta sediakan tempat karantina, sehingga Asrama Haji bisa dijadikan tempat non karyawan perusahaan industri. Kalau di tempat kami, memang perusahaan yang menanggung biaya isoman karyawannya,” tegasnya.(*/jpg)