batampos.co.id – Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli, menanggapi harapan masayarakat agar program relaksasi pajak kendaraan diperpanjang. Menurutnya, program ini berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi dan Keringanan Pokok PKB dan BBNKB.

Dalam pergub itu, kata Reni, program ini hanya berlaku sampai 30 September mendatang, belum ada pembahasan lebih lanjut. ”Sesuai di Pergub, kita buka diskon ini sampai akhir September 2021. (Sementara) belum ada diperpanjang waktunya,” ujarnya.

Begitu juga dengan harapan adanya keringanan pokok pajak kendaraan tahunan yang sedang berjalan. Permintaan tersebut juga belum bisa diakomodir. Sebab, keringanan hanya diberikan untuk pemutihan denda pajak kendaraan, keringanan pokok tunggakan PKB sebesar 50 persen serta pembebasan bea balik nama kedua.

”Yang kita nihilkan (bebaskan) denda pajak dan bea balik nama kedua sama keringanan pokok pajak yang didiskon 50 persen. Untuk yang lainnya, tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Seperti diketahui, lewat Pergub Nomor 27 Tahun 2021 itu, Pemprov Kepri melalui BP2RD Provinsi Kepri akan memberikan tiga jenis relaksasi bagi pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepri.

Kebijakan diskon utang pajak kendaraan sampai gratis bea balik nama kendaraan kedua mulai Juli-September 2021. Pertama, penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak. Kedua, keringanan pokok PKB. Ketiga, berupa pembebasan BBNKB yang kedua.

Tahun ini Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar Rp 981 miliar. (*/jpg)