batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengeluarkan kebijakan diskon pajak kendaraan yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu hingga 30 September mendatang. Dalam program tersebut, diberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan, keringanan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen, serta gratis bea balik nama kedua.

Namun, banyak masyarakat Kepri mengharapkan program tersebut dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Sebab, saat ini kondisi perekonomian masyarakat belum pulih.

Bahkan, akibat kasus Covid-19 yang terus meningkat, khususnya di Batam dan Tanjungpinang, hingga akhirnya dilakukan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan level 4 yang membuat masyarakat kehilangan banyak pendapatan karena kegiatannya dibatasi.

Riko, warga Sekupang, mengaku belum bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan roda duanya karena perusahaan di tempatnya bekerja meniadakan lembur kepada karyawan untuk sementara waktu, guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Sehingga ia berharap program diskon pajak kendaraan itu bisa diperpanjang lagi.

”Kebijakan di tempat kerja saya sudah dimulai sejak bulan Mei kemarin sampai dengan Oktober. Sementara pemutihan pajak itu cuma sampai di September. Jadi bagaimana mau bayar,” ujarnya saat ditemui di kawasan Tiban Center, Selasa (27/7).

Ia melanjutkan, saat ini upah yang diterimanya hanya sebesar upah minimum Kota Batam sekitar Rp 4.150.930. Sehingga upah yang diterimanya itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai dari pembayaran sewa rumah, listrik, air, dan biaya sekolah anak. ”Kalau pas-pasan gitu, tentu saya lebih mementingkan kebutuhan keluarga mas,” ujar ayah dua anak itu.

Warga Batam lainnya, Rika, berharap Pemprov Kepri juga memberikan keringanan pokok pajak kendaraan tahunan yang sedang berjalan. Sebab, program diskon pajak kendaraan tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang menunggak pajak kendaraannya selama satu tahun atau lebih. Sementara untuk masyarakat yang menunggak pajak sebelum satu tahun, pokok pajak kendaraan tetap dibebankan normal.

”Pajak saya mati bulan Maret kemarin. Saya kira ada potongan, setelah ditanyain ke petugasnya, tidak ada potongan, harus tetap bayar normal. Cuma dendanya saja yang dihapus,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendrik, juga mengharapkan program diskon pajak kendaraan tersebut bisa diperpanjang hingga akhir tahun. Sebab, mayoritas masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama saat kasus penularan Covid-19 di Kota Batam yang meningkat, hingga diberlakukan PPKM darurat yang kini berganti nama PPKM level 4.

”Saya mengharapkan program itu bisa diperpanjang. Karena pas diterapkannya program itu, pas pula penularan Covid-19 yang meningkat. Sehingga masyarakat kesulitan untuk membayar kewajibannya,” ujarnya. (*/jpg)