batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhamad Dali, akhirnya mengeluarkan kebijakan menggemukkan semua rombongan belajar (rombel) di semua SMA/SMK di Batam.

Kebijakan ini diambil untuk menuntaskan persoalan calon peserta didik yang tidak tertampung dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK beberapa pekan lalu.

”Kebijakan ini sesuai arahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa kami harus mencarikan solusi yang belum tertampung. Kebijakan ini juga disepakati berdasarkan saran dan masukan dari Komisi IV DPRD Provinsi Kepri yang membidani pendidikan,” ujar Muhammad Dali, Rabu (28/7/2021) di Tanjungpinang, seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Dali menyebutkan, setelah pendaftaran ulang kemarin, masih ada 2.807 calon peserta didik yang menunggu.

Namun, setelah disisir, masih ada 800 anak yang belum bisa ditampung di sekolah negeri. Selebihnya masih bisa dengan kebijakan menggemukan rombel tersebut.

Ia menyebutkan, kebijakan peningkatan kapasitas rombel di sejumlah SMA Negeri di Batam berlaku di SMAN 1, SMAN 3, SMAN 8, SMAN 20, SMAN 5, SMAN 4, dan SMAN 14.  Begitu juga dengan SMKN 1 Batam.

”Awalnya satu rombel maksimal 36-38 siswa. Kini diubah dengan penyesuaian dari 38 sampai 46 siswa,” sebut Dali.

Guna mengimbangi kebutuhan tersebut, tahun depan juga akan dibangun dua Unit Sekolah Baru (USB), yakni SMAN 29 di Tiban Baru dan SMAN 30 di Batam Kota.

Pihaknya berharap, rencana ini mendapatkan dukungan lahan yang representatif dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ia optimistis, apabila rencana-rencana ini berjalan dengan baik, maka persoalan di tahun mendatang akan semakin kecil.

“Yang harus sama-sama kita pahami adalah semua sekolah yang dibangun oleh pemerintah sudah berstandar. Memang untuk peningkatan sarana pendukung tergantung dengan kemampuan anggaran, sehingga tidak bisa dilakukan secara sporadis,” jelasnya.

Hari ini, akan ketahuan berapa jumlah yang tidak tertampung. Ia berharap, semua diakomodir dengan adanya kebijakan peningkatan kapasitas rombel.

Karena data PPDB ini harus disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada 30 Juli 2021 mendatang.

“Hasil akhir nanti juga akan kembali kami sampaikan ke gubernur. Namun kesimpulannya, progres terhadap penyelesaian persoalan pendidikan, khususnya PPDB pada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu,” tutup Dali.

Sementara itu, legislator Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Sirajuddin Nur, meminta ada proses saring yang dilakukan Disdik Provinsi Kepri, jika memang tidak semua bisa diakomodir dengan kebijakan penambahan kapasitas rombel.

Yakni, harus memprioritaskan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Ini yang harus diprioritaskan. Karena untuk menyelesaikan persoalan PPDB seka rang ini, Batam Kota membutuhkan dua unit sekolah baru, dan sekupang satu unit,” ujar Dali.

Ia juga berharap, gubernur tidak melakukan pengalihan anggaran (refocusing) terhadap rencana-rencana pembangunan di bidang pendidikan.

”Karena ini berdampak pada penyelesaian persoalan pada tahun ini,” ujar Sirajuddin Nur, kemarin.(jpg)