batampos.co.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan ada sektor penting yang menyebabkan terjadinya lubang defisit anggaran di struktur APBD Kepri TA 2021 ini. Pertama adalah labuh jangkar dan kedua retribusi reklamasi.

“Perkiraan defisit anggaran tahun ini sekitar Rp 300 miliar. Namun pembahasan antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri masih belum tuntas,” ujar Irwansyah, kemarin di Tanjungpinang.

Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, sektor labuh jangkar menjadi penyumbang terbesar defisit anggaran.

Karena sesuai rencana pendapatan yang sudah ditetapkan, labuh jangkar diharapkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar Rp 200 miliar. Namun sudah memasuki triwulan III TA 2021 ini, belum ada pendapatan yang diterima dari sektor tersebut.

“Sektor yang kedua adalah dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam daftar sasaran pendapatan, sektor ini diharapkan menyumbang Rp 10 miliar. Namun karena regulasi yang belum tuntas, sudah dipastikan batal mendapatkan PAD tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut juga mengatakan, perkiraan defisit sekitar Rp 300 miliar. Karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD TA 2020 lalu sekitar Rp 65 miliar. Sehingga tidak cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu penyebab terjadinya defisit adalah dana transfer pusat ke daerah yang berkurang.

“Ketika negara mengalami defisit terhadap pendapatan, tentunya akan berpengaruh terhadap dana transfer pusat ke daerah. Mau tidak mau, kebijakan yang harus dilakukan adalah melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas sejumlah kegiatan fisik maupun non fisik,” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, selain persoalan defisit anggaran, Pemprov juga akan melakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan bagi memenuhi anggaran kebutuhan penanganan Covid-19.

Dari gambaran yang disampaikan oleh TAPD Pemprov Kepri kebutuhan tersebut adalah sebesar Rp 186 miliar. Namun sampai sejauh ini, belum diketahui berapa kegiatan yang ditunda.

“Pembahasan masih berlanjut besok (hari ini, red). Untuk pastinya, kegiatan-kegiatan yang ditunda akan diketahui setelah rampungnya pembahasan,” tutup Irwansyah. (*/jpg)