batampos.co.id – Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri mendesak Pemerintah Provinsi Kepri segera melakukan evaluasi
terhadap syarat perjalanan antardaerah.

Kebijakan dengan menerapkan pemberlakukan masa hasil test Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) terus dikeluhkan masyarakat.

“Kami mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat. Atas dasar itu, kami mengharapkan Pemprov Kepri melakukan evaluasi atas kebijakan yang sudah ditetapkan,” ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho, kemarin di Tanjungpinang.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, dalam aturannya hasil swab PCR hanya berlaku selama 2×24 jam saja.

Atau dua hari sebelum waktu keberangkatan menggunakan beragam moda transportasi. Baik masuk maupun ke luar dari Provinsi Kepri.

Menurutnya, jika hanya 2×24 jam pasca diambil sampelnya maka akan terkendala ketika akan berangkat.

Terlebih lagi, jadwal keberangkatan maskapai yang saat ini tidak pernah tepat waktu dan kerap berubah-ubah.

”Walhasil, waktu yang ditentukan tadi menjadi habis. Dan membuat masyarakat akhirnya melakukan swab PCR ulang dan menimbulkan biaya lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut katanya, pada pekan lalu pihaknya sudah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Bandara Internasional Hang Nadim, Batam pada Jumat (6/8) lalu.

Untuk itu, Komisi III DPRD Provinsi Kepri akan merekomendasikan hasil sidak tersebut ke Ketua DPRD Kepri.

Dan selanjutnya akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kepri,
dalam hal ini gubernur Kepri.

”Hal ini ditujukan agar nomenklatur dalam edaran dari Satuan Gugus Tugas Covid Pusat dikaji ulang lagi. Sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan jika direvisi nanti, persyaratan keberangkatan swab PCR 2×24 jam itu dihitung sejak hasil tes dikeluarkan. Bukan mulai dilakukannya tes PCR-nya,”
tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Kepri, Yusuf yang mengatakan bahwa hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Terlebih lagi, jika ada pasien yang mengalami kedaruratan karena adanya musibah.

”Untuk itu, kami minta agar ada kebijakan khusus yang lebih memudahkan persyaratan terbangnya,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri, Surya Sardi meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri untuk bisa memperhatikan semua keluhan yang disampaikan oleh warga.

Sehingga apa yang ditekankan dari pemerintah bisa sinkron dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

”Sinkronisasi antara harapan dan penegakan aturan juga perlu dilakukan disini. Sehingga harapan warga terkait keluhan itu dengan penegakan aturan yang baku bisa sama-sama jalan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, pelaku perjalanan dengan moda transportasi laut, darat dan udara antar kota dan antar daerah dengan kategori PPKM level 4 dan level 3, diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan sebagai salah satu persyaratan.(jpg)