batampos.co.id – Sejumlah kegiatan yang diusulkan pada pembahasan APBD 2022 murni akhirnya dibatalkan.

Kegiatan itu dinilai tidak terlalu penting, sehingga disepakati antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam dibatalkan.

”Contoh, untuk pembelian mobil, pembelian kapal, walaupun ada perdebatan yang luar biasa dalam pembahasan itu. Untuk saat ini, saya rasa juga atas masukan masyarakat, kalau kita lebih baik fokus di (penanganan) Covid-19,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam, Mochamad Mustofa, Jumat (20/8/2021).

Ia melanjutkan, untuk pembelian yang menyangkut dengan kinerja, tentunya akan disetujui tim Banggar DPRD Batam.

Salah satunya, pembelian kendaraan untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam.

Sebab, pembelian kendaraan itu bertujuan agar instansi tersebut dapat meningkatkan target yang telah ditetapkan.

”Tapi kalau hanya sebagai alat transportasi biasa, itu kita setop dan disepakati bersama TAPD, bukan prioritas. Jadi, Pemko mengajukan kapal, kami diskusi seberapa penting barang itu. Di saat yang bersamaan juga, kita harus fokus pada Covid-19. Maka di pembahasan itu sangat dinamis maka kami sepakati bersama untuk itu disetop dulu,” jelas Mustofa.

Ia melanjutkan, untuk DPRD Kota Batam dalam pembahasan APBD murni, nantinya akan ada penambahan tiga alat informasi yang menggunakan sistem digital.

Ilustrasi. Mobil Dinas. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

Alat informasi dalam bentuk videotron itu sangat penting bagi DPRD Batam dalam penyampaian informasi kepada masyarakat
dengan lebih cepat.

”Kalau tak salah ada tiga videotron di tahun 2022. Kalau kendaraan, rata-rata kendaraan operasional yang ada di dinas dan atas kesepakatan bersama, itu disetop dulu. Totalnya memang tidak banyak, sekitar Rp 11 miliar dan itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 semua,” tuturnya.

Kemudian, untuk perjalanan dinas anggota DPRD Batam, Mustofa mengatakan sudah ada yang dipotong untuk penanganan Covid-19.

Dimana, untuk perjalanan dinas yang dibahas dalam APBD murni 2022 adalah anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang dipotong mencapai Rp 17 miliar.

”Kemudian, untuk reses juga tidak jadi, karena tidak boleh mengumpulkan orang. Terus, yang di 2022, kami potong sekitar Rp 2 sampai Rp3 miliar. Ini prognosisnya berbeda, kalau di 2021 mengalami Covid-19, kemudian di 2022 prognosisnya Covid-19
sudah hilang, maka sudah normal. Maka untuk sementara dikurangi Rp 2 sampai Rp 3 miliar,” bebernya.

Ia menambahkan, untuk pengurangan perjalanan dinas DPRD Batam tahun ini mencapai 60 persen.

Ia mencontohkan, dalam perjalanan dinas yang bisa mencapai Rp 5 juta, saat ini hanya tinggal Rp 500 ribu.

Perjalanan dinas DPRD Batam, kata Mustofa, bukan hal utama. Karena, di era digital saat ini, sudah banyak memudahkkan kinerja anggota DPRD Batam.

”Kalau mau konsultasi, tidak semua (berangkat). Karena ada beberapa teman-teman tidak berangkat karena masa Covid-19,” katanya.

Selain itu, sejumlah anggaran akan naik dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi.

Sehingga, di tahun 2022 akan banyak kegiatan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

”Karena arahan dari pusat, infrastruktur itu jadi prioritas, maka itu menjadi prioritas, tujuannya agar lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan industri yang ada,” tutupnya.(jpg)