batampos.co.id – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memperkirakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia paling cepat selesai dalam tempo dua tahun. Patokannya sejak program vaksinasi digulirkan pemerintah per 13 Januari 2021. Perhitungan tersebut dia dapat dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia.
Seperti diketahui, jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Terbaru, sasarannya mencapai 200 juta jiwa dan setiap orang harus disuntik dua dosis. ”Itu artinya 400 juta dosis vaksin yang harus disuntikkan,” katanya dalam vaksinasi Covid-19 yang digelar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin di Jakarta kemarin.
Pria yang akrab disapa JK itu mengatakan, hitungan mudahnya, kegiatan vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan waktu 400 hari. Dengan acuan target pemerintah 1 juta suntikan vaksin setiap hari. Kondisi itu belum menghitung rentang waktu antara suntikan dosis pertama dan kedua. JK menambahkan bahwa realita di lapangan, rata-rata vaksinasi Covid-19 di angka 500 ribu per hari.
”Sejak awal saya katakan sulit untuk selesai dalam waktu satu tahun. Mungkin dua tahun penyelesaiannya,” jelasnya.
JK yang juga ketua umum IKA Unhas berharap semua elemen masyarakat dan perusahaan bergotong royong membantu program vaksinasi Covid-19 yang digulirkan pemerintah sehingga bisa segera mencapai target kekebalan komunal atau herd immunity. JK menyampaikan, selama tujuh bulan program vaksinasi Covid-19, baru terdata 90 juta dosis suntikan vaksin. Sedangkan untuk mencapai herd immunity minimal 350 juta dosis penyuntikan.
Menurut dia, salah satu faktor yang membuat vaksinasi Covid-19 berjalan lambat adalah rumitnya sistem administrasi pendaftaran. Dia berharap sistem pendaftaran vaksinasi dibuat sederhana seperti yang dilakukan di sejumlah negara. ”Orang hanya perlu datang ke sentra vaksinasi. Tidak perlu menyertakan banyak persyaratan,” katanya.
Di Indonesia, kegiatan vaksinasi terlalu banyak prosedur administrasi. Misalnya, harus mendaftar online terlebih dahulu. Bagi sebagian orang, mendaftar online itu tidak mudah. Dia berharap pemerintah tidak perlu khawatir ada masyarakat yang melakukan kecurangan menerima vaksin.
Menurut JK, pemberian vaksin Covid-19 itu berbeda dengan pembagian sembako. ”Kalau pembagian sembako, orang mau saja menerima sampai lima kali sehari. Maka dari itu, pembagian sembako harus diverifikasi,” jelasnya.
Namun, vaksinasi Covid-19 tidak demikian. Masyarakat tentu tidak ingin disuntik vaksin sampai dua kali dalam sehari. Bahkan, untuk mau disuntik vaksin dua kali dalam sebulan saja, orang harus dirayu terlebih dahulu. ”Jadi, jangan khawatir ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin,” tuturnya.(jpg)