Gubernur Kepri Ansar Ahmad menemui langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, di Jakarta, Kamis (2/9). (F.HumasPemprov)

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, terus melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk berbagai program pembangunan di berbagai sektor di Kepri. Salah satunya, pengembangkan sektor kelautan di Kepri yang masuk dalam program nasional.

Untuk pengembangan sektor kelautan di Kepri itu, Kamis (2/8), Ansar menemui langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, di Jakarta. Kedatangan Ansar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk minta dukungan agar seluruh program di Kepri yang masuk dalam skala prioritas nasional mendapat dukungan penuh KKP.

“Ada beberapa program dan kegiatan nasional di Kepri yang akan kita laksanakan di 2022. Di antaranya, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Malarko di Karimun dan Pelabuhan Nusantara di Natuna. Kita minta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan penuh karena salah satu perizinan nantinya juga melibatkan KKP,” kata Ansar.

Ansar juga menyampaikan persoalan keluhan masyarakat seputar kapal pukat cantrang yang beroperasi di wilayah laut Natuna dan Anambas yang dinilai mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional di dua kabupaten tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan, sejauh untuk kepentingan masyarakat banyak, pihaknya akan memberikan dukungan penuh semua program nasional yang akan dilaksanakan di Kepulauan Riau.

“Tidak ada alasan untuk menghambat. Pembangunan pelabuhan itu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah. KKP tentu akan memberikan dukungan penuh. Segala sesuatunya Pak Gubernur silakan berkomunikasi dan menghubungi kami kalau ada hal­hal yang perlu penyelesaian cepat dari KKP,” jelas Wahyu.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga menegaskan bahwa saat ini di KKP ada beberapa program nasional yang harus dikejar demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) dari sumber daya alam perikanan, pengembangan perikanan budi daya untuk peningkatan ekspor yang didukung oleh research kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung­kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Program­program KKP ini juga memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah agar bisa sukses dan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Khusus mengenai persoalan kapal pukat cantrang, Wahyu mengatakan, pihaknya tengah menyusun sebuah formulasi bagaimana aktivitas cantrang justru jadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat nelayan setempat. KKP telah membuat kebijakan agar hasil tangkapan kapal pukat cantrang pemasarannya dilakukan di daerah tersebut dan tenaga kerja yang dilibatkan sebagian besar harus masyarakat nelayan setempat.

“Kita juga akan memperketat pengawasan sehingga kapal pukat cantrang tidak menangkap ikan di bawah 30 mil dari pantai yang merupakan daerah tangkapan nelayan tradisional,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan KKP tersebut, selain Ansar, juga ikut mendampingi Asisten II Pemprov Kepri, Samsul Bahrum; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Kepri, Arif Fadillah; dan dua orang staf khusus Gubernur Kepri.

Sementara itu, dari KKP selain Menteri Sakti Wahyu Trenggono juga hadir Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Artati Widarti, dan beberapa staf khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan. (*/jpg)