batampos.co.id – Capaian vaksinasi dosis kedua yang masih rendah di Kepri, khususnya Batam yang penduduknya paling banyak, menuai sorotan dari legislator di Kota Batam. Mereka meminta koordinasi Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam pemenuhan kebutuhan vaksin lebih diperkuat, sehingga tak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan vaksinasi.

”Dosis pertama Batam luar biasa, capaiannya mendekati 80 persen. Tapi dosis kedua hingga Senin (13/9) usia 18 tahun keatas baru 40,79 persen. Usia 12 sampai 17 tahun baru 24,10 persen. Ini kan timpang,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Mochamat Mustofa, kepada Harian Batam Pos, Selasa (14/9).

Ia menduga koordinasi antara provinsi dan kota ini terhambat, sehingga target dosis dua yang semestinya sudah 75 persen, masih sangat jauh. Mustofa mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batam terkait capaian vaksinasi dosis kedua ini. Faktanya, jatah vaksin itu ditentukan provinsi, sehingga banyak tidaknya pasokan vaksin tergantung provinsi.

Untuk itu, ia meminta Pemprov Kepri memberikan jatah vaksin secara proporsional untuk Kota Batam. Sesuai dengan jumlah kebutuhan vaksin di Kota Batam yang memang tinggi karena penduduknya terbanyak di Kepri. ”Tidak dirata-rata. Kalau dirataratakan, Batam capaiannya akan rendah untuk vaksin kedua,” ujarnya.

Menurut Mustofa, sebelumnya, vaksin dari pusat langsung ke Batam. Kemudian berubah jalur melalui provinsi, baru dijatahkan ke masing-masing kabupaten kota di Kepri.

”Mohon maaf, apalagi hubungan komunikasi Wali Kota dengan Gubernur agak bermasalah. Jangan itu dijadikan saling hambat menghambat. Karena ini untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, capaian vaksinasi dari target sebesar 75 persen untuk dosis kedua itu bisa tercapai pada September ini. Sehingga Pemprov diharapkan bisa men-support vaksin sesuai dengan kebutuhan di Kota Batam.

”Saya cek ke dinas (kesehatan) bahwa ternyata capaiannya bukan karena kita tidak mampu memvaksin, memang vaksinnya yang bagi adalah pemprov dan jatah kita terlalu kecil. Saya berharap jatah untuk Batam ditambah,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti vaksinasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemko Batam. Sejatinya, tidak boleh ada pihak ketiga yang langsung mengajukan atau meminta vaksin ke Provinsi Kepri. Namun ia mengakui, tujuan dari pihak ketiga itu pada dasarnya baik, yaitu membantu Pemko Batam mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunal di Kota Batam.

Namun, belakangan terkesan sudah mengarah ke kepentingan politik, sebab penyelenggaranya sudah mengarah pada personal politisi tertentu, sehingga bisa membuat data masyarakat yang divaksin berantakan dan pelaksanaan dosis keduanya menjadi tidak jelas.(*/jpg)