batampos.co.id – Indonesia memulai babak baru pengembangan kendaraan listrik. Kemarin Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pabrik industri baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat.

Proyek senilai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 15,6 triliun itu merupakan realisasi investasi konsorsium LG dan Hyundai yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution.

Pabrik itu disebut sebagai pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara. ’’Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia, bahkan pertama di Asia Tenggara, dengan nilai investasi USD 1,1 miliar,’’ ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menuturkan, pemerintah berupaya mengubah struktur ekonomi. Dari berbasis komoditas menjadi negara industri yang berbasis pada pengembangan inovasi teknologi.

Menurut dia, pembangunan pabrik tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. ’’Strategi bisnis besar negara adalah segera keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah,’’ ucapnya.

Jokowi menjelaskan, pembangunan pabrik itu adalah langkah strategis untuk melepaskan ketergantungan pada produk-produk impor. Percepatan revitalisasi industri pengolahan diharapkan bisa mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi. ’’Saya yakin, dalam 3–4 tahun ke depan lewat manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel,’’ katanya.

Optimisme itu tidak berlebihan. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Hilirisasi industri akan meningkatkan nilai tambah bijih nikel secara signifikan. Selain itu, pengembangan industri baterai akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

’’Jika diolah menjadi cell baterai, nilainya bisa meningkat 6–7 kali lipat. Dan jika menjadi mobil listrik, akan meningkat lebih besar lagi. Nilai tambahnya 11 kali lipat,’’ tuturnya.

Jokowi melanjutkan, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah juga terus menggulirkan reformasi struktural terkait kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha dan investor.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berharap kolaborasi antara perusahaan Korea Selatan (Korsel) dan perusahaan Indonesia semakin kuat. Namun, hal itu harus melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. ’’Saya berpesan agar kolaborasi yang terbangun bukan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar atau BUMN,’’ terangnya.

Di balik miliaran dolar investasi baterai listrik yang masuk itu, ada proses negosiasi yang tak mudah. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia harus bolak-balik ke Korsel sampai tujuh kali dan mengganti draf nota kesepahaman (MoU) hingga puluhan kali.

’’Draf MoU dibuat 21 kali, lalu tujuh kali ke Korea baru bisa teken (MoU). Luar biasa negosiasinya,’’ ungkap Bahlil dalam kesempatan yang sama. Dia menuturkan, mobil listrik bisa diproduksi mulai Mei 2022. ’’Mei 2022 paling lambat, insya Allah sudah produksi. Jadi, mobilnya sudah paten. Ini istilah Pak Menko (Maritim dan Investasi) patenkan barang itu. Tapi, Insya Allah kita produksi,’’ katanya.

Produksi mobil listrik yang dimaksud Bahlil dilakukan di Deltamas, Kabupaten Bekasi. Saat ini, pabrik yang dibangun oleh Hyundai tersebut memasuki tahap akhir konstruksi. Namun, saat mobil listrik diproduksi, baterainya masih menggunakan produk impor. Sebab, pabrik baterai listrik di Karawang diperkirakan baru siap produksi 3–4 tahun mendatang.

Bahlil melanjutkan, pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia dimulai dari sisi hilir. Rencananya, fasilitas sel baterai itu berkapasitas produksi 10 gigawatt hour (GWh) dan akan menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai.

Pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai USD 9,8 miliar atau setara Rp 142 triliun yang telah diteken dengan Korsel. Pemerintah, lanjut Bahlil, akan membuka keran impor bahan baku dalam pengembangan baterai kendaraan listrik untuk dua tahun pertama. ’’Dua tahun pertama, 10 GWh ini kami izinkan dulu impor bahan baku. Selebihnya ambil bahan baku dari negeri sendiri,’’ paparnya.

Dia menekankan, dalam MoU yang sudah diteken, akan diprioritaskan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri. Tenaga kerja asing (TKA) hanya diperbolehkan untuk spesifikasi khusus dan jabatan tertentu. Hal itu telah disepakati dengan pemerintah Korsel. ’’Di dalam MoU kami tekankan bahwa lapangan pekerjaan harus seluas-luasnya untuk dalam negeri,’’ tegasnya.

Bahlil menambahkan, proyek baterai kendaraan listrik juga didorong untuk menggaet UMKM dan pengusaha nasional di daerah. ’’Ini sebagai bentuk arahan Bapak Presiden, baik secara lisan, tertulis, maupun dalam UU Cipta Kerja pasal 90,’’ jelasnya.

Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung menegaskan, pihaknya akan fokus mengembangkan dan membidik target untuk menjadi market leader di pasar kendaraan listrik. ”Dimulai dari pabrik ini, ekosistem kendaraan listrik akan sukses terbangun di Indonesia seiring dengan pengembangan dari berbagai industri terkait. Lebih jauh, kami berharap Indonesia dapat memainkan peran penting di pasar kendaraan listrik di ASEAN,” ucapnya. (jpg)