batampos.co.id – Perselisihan batas negara yang kerap terjadi di Laut Cina Selatan menjadi sorotan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS).
Pejabat Utama Konsulat AS di Kota Medan, Sumatera Utara, Gordon S. Church, mengatakan, media massa memiliki peran dan kekuatan untuk memberikan informasi ke publik.
“Di Laut Cina Selatan, kita melihat terjadi interaksi berbahaya antar kapal, yang mempersulit akses negara terhadap wilayah negara mereka sendiri,” ujarnya pada kegiatan ‘In House Training Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan’ yang digelar secara zoom, Senin (20/9/2021).
Ia menjelaskan, konflik di laut Cina Selatan dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius bagi keamanan dan ekonomi.
“Tulisan, foto dan video Anda (pewarta,red) akan menguak tantangan domestik yang dihadapi Indonesia. Juga dapat memberikan informasi, tentang bagaimana menghadapi tantangan (di laut Cina Selatan) itu dan bagaimana cara menghadapi agar tidak muncul kembali di masa depan,” papar Gordon.
Terlebih lanjutnya, saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi. Sehingga publik membutuhkan informasi dari media.
“Termasuk, perbatasan dan pesisir. Hal ini sangat relevan, terlebih bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas di dunia,” tuturnya.
Kata dia, dalam hal maritim, AS-Indonesia bekerjasama dalam melindungi laut dan sektor kelautan.
“Kedua negara kita memiliki kerjasama beragam, termasuk kita berlatih bersama dalam hal militer,” paparnya lagi.
Diantara dukungan AS terhadap Indonesia itu adalah melakukan latihan militer bersama. Bakamla dan AS juga pernah menggelar latihan bersama menghadapi ancaman maritim.
“Indonesia merupakan peserta penting latihan terbesar militer yang kami gelar di Hawai.
Program ini merupakan wujud dukungan AS dalam hal keselamatan, keamanan dan penegahan hukum maritim,” tuturnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Irhas Effendi, mengatakan, kawasan perbatasan merupakan etalase bagi sebuah negara.
Sehingga lanjutnya, memerlukan informasi yang valid tentang apa yang terjadi di kawasan perbatasan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara.
“Indonesia sebagai negara maritim tentu memilik kepentingan untuk menjaga kedaualatannya,” tuturnya.
Selama ini kata dia, kemaritiman kerap disampaikan pada sudut pandang yang sempit. Padahal lanjutnya maritim tidak hanya berbicara mengenai ekonomi, politik tapi juga keamanan.
“Kepri memiliki keunikan yang berbeda dengan wilayah lain. Sehingga media massa perlu mengambil peran untuk membuat berita yang berkualitas,” ujarnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan pihaknya sagat konsen terhadap maritim. Karena itu memiliki misi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim.
Pelatihan wartawan perbatasan yang digelar oleh Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (LPKW) UPN ‘Veteran Yogyakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Indonesia dibagi dalam tiga zona.
Zona-1 Batam-Tanjungpinang dimulai pada Senin (20/9/20210 hingga Selasa (21/9/2021). Kemudian dilanjutkan Zona-2 yakni Karimun-Lingga pada Rabu (22/9/2021) hingga Kamis (23/9/2021). Terkahir Zona-3 Anambas-Natuna pada Senin (27/9/2021) hingga Selasa (28/9/2021).(esa)