batampos.co.id – Menko Maritim dan Investasi (Marvest) Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi kinerja Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan jajaran dalam menangani masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) melalui daerah ini.

”Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran, karena bekerja keras membantu pemerintah pusat menangani PMI,” kata Luhut seperti dilansir dari Antara, Minggu (19/9).

Luhut menekankan prosedur kesehatan terhadap kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) harus diperketat agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya Kepri. Kepri merupakan bagian dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan menjadi pintu keluar-masuk PMI dari dan ke Malaysia dan Singapura.

Luhut menilai penanganan PMI yang masuk ke Kepri sudah sangat bagus. Mulai dari tes usap PCR, penanganan PMI yang terkonfirmasi Covid-19 dan yang tidak. Semua dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Luhut juga mendukung sekaligus mengapresiasi para petugas karantina di lapangan yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Petugas di lapangan adalah garda terdepan dalam menjaga agar penyebaran Covid-19 di Kepri bisa dihentikan.

”Penanganan yang serius harus dilakukan agar kasus Covid-19 di Kepri yang terus menurun tetap terjaga dan para PMI terkonfirmasi tidak menimbulkan kasus baru,” sebut Luhut.

Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad berharap agar pemulangan PMI melalui pelabuhan laut dilakukan tidak hanya di Kota Batam, melainkan juga Kota Tanjungpinang. ”Kami memohon pemerintah pusat agar pemulangan PMI nanti tetap dua pintu seperti sebelumnya, yakni lewat Batam dan Tanjungpinang. Tidak dipusatkan di Batam saja,” kata Ansar Ahmad.

Dia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali keputusan untuk hanya membuka pintu masuk PMI ke tanah air melalui laut, lewat Batam. Apabila pintu masuk PMI hanya melalui Batam, dikhawatirkan akan timbul masalah baru, juga biaya dan fasilitas.

Menurut Gubernur, Kota Tanjungpinang lebih siap menangani penerimaan PMI, karena ibu kota provinsi itu memiliki fasilitas yang memadai dan ditangani kementerian sosial secara langsung. ”Sedangkan di Batam, relatif tidak ada ada penanganan dari kemensos,” ucap Ansar.(jpg)