batampos.co.id – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia memastikan situasi perairan di Laut Natuna Utara sudah aman terkendali. Hal ini menjawab mengenai adanya informasi kapal asing berbendera Tiongkok dan Vietnam yang masuk ke perairan Natuna Utara dekat dengan Laut China Selatan.

“Saya tegaskan Laut Natuna Utara aman terkendali,” ujar Aan Kurnia di Gedung DPR, Senin (20/9).

Aan menuturkan, nelayan-nelayan bisa kembali untuk mencari ikan di perairan Natuna Utara tersebut. Termasuk aparat akan menjaga para nelayan-nelayan tersebut untuk melakukan aktivitasnya.

“Saudara-saudara silakan bergiat di sana, kita jamin aman. Kita siap amankan mereka di sana,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis Frigate tipe Arrowhead 140 dari Inggris. Kapal ini akan diterjunkan di Perairan Laut Natuna Utara.

Dasco menuturkan, Frigate tipe Arrowhead 140 bikinan Inggris yang akan datang ke Indonesia, adalah kapal perang ringan tercanggih yang ada saat ini. Arrowehad 140 juga dipersenjatai dengan rudal-rudal anti pesawat juga torpedo anti kapal selam yang membuatnya mampu memberikan pertahanan terhadap ancaman udara dan laut.

Wakil Ketua DPR ini menuturkan, kapal ini juga punya kemampuan untuk menjadi kapal induk mini bagi helikopter angkatan laut baik untuk misi antar jemput personel, maupun misi penyelamatan Search and Rescue (SAR).

“Yakinlah angkatan laut Tiongkok akan gemetar melihat Frigate tipe Arrowhead 140 berpatroli di lautan Indonesia, dan akan berpikir dua kali untuk wara wiri di lautan Natuna lagi,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, Indonesia kembali kecolongan dengan masuknya kapal asing asal Tiongkok di perairan Natuna Utara. Hal ini pun bukan kali pertamanya kedapatan kegiatan illegal fishing di laut Natuna Utara.

“Banyaknya kapal asing yang masuk di wilayah tersebut akibat minimnya armada nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah laut terluar,” kata dia kepada JawaPos.com, Senin (20/9).Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa lebih memperketat kawasan teritori laut di Tanah Air. Salah satunya dengan memberdayakan nelayan untuk melaut di sana.

“Harus melibatkan nelayan-nelayan juga dalam operasi pengawasan dan penangkapan, sehingga bisa melaporkan juga kejadian atau aktivitas ilegal di laut kita,” tutur dia.

Khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut, diharapkan bisa berkoordinasi untuk mengatasi masalah yang tidak berkesudahan ini.

“Saya rasa kita harus menjaga kedaulatan teritori di laut kita, karena wilayah itu kan sangat kaya sekali sumber daya perikanannya,” pungkas dia.(jpg)