batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9) malam. Sejumlah pihak terjaring operasi senyap ini.

“Pasa Selasa, 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Saat ini, tim satuan tugas (Satgas) masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Namun KPK membenarkan Bupati Kaloka Timur (Koltim) Andi Merya Nur terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (21/9) malam. KPK menyebut, operasi senyap yang turut mengamankan Bupati Kaloka Timur terkait perkara dugaan suap.

“Iya, satu diantaranya (Bupati Kaloka Timur),” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (22/9).

KPK butuh waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap sejumlah pihak yang diamankan sebagai tersangka, dalam operasi tangkap tangan. Penentuan status tersangka dilakukan usai pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.

“Karena saat ini masih dalam proses permintaan keterangan dan pemeriksaan dari tim penyidik KPK terhadap pihak-pihak yang diamankan, tentu dalam proses permintaan akan dimintakan identitas, kami belum bisa menjelaskan secara lengkap,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, operasi senyap ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dia menduga, perkara ini terkait dugaan penerimaan hadiah atau suap

“Ini merupakan tindak lajut dari laporan masyarakat, berupa tindak pidana korupsi pemberiaan dan penerimaan uang atau biasa disebut suap,” ungkap Ali.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) oknum pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (15/9) malam. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto membenarkan adanya kegiatan dari KPK tersebut.

’’Baik polda atau polres tidak ikut kegiatannya. Cuma KPK hanya ada minta ruangan satu di Polres HSU untuk periksa orang,’’ kata Kapolda Kalsel Rikwanto seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (16/9).(jpg)