batampos.co.id – Zona merah kini telah hilang dari peta persebaran Covid-19. Itu berarti tidak ada lagi daerah yang masuk kategori risiko tinggi penularan Covid-19. Yang tersisa tinggal beberapa zona oranye dan hijau. Lalu, sebagian besar berada di zona risiko rendah, yakni kuning.

Hal itu tampak dari peta risiko persebaran Covid-19 di laman resmi Satgas Covid-19. Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, berdasar analisis data per 19 September, memang sudah tidak ada kabupaten/kota yang berzona merah di Indonesia.

Menurut Wiku, capaian itu harus direspons dengan semangat untuk konsisten mempertahankan kondisi terkendali tersebut. Masyarakat juga diminta tidak lengah. ”Karena sedikit saja lengah, dalam hitungan minggu status zonasi bisa berubah lagi,” jelas Wiku kepada Jawa Pos, Rabu (22/9).

Berdasar data Satgas Covid-19, pertambahan kasus konfirmasi positif harian telah jatuh di bawah angka 5 ribuan per hari sejak 12 September 2021. Angka kasus aktif kini tersisa 49 ribuan atau 1,2 persen. Sedangkan persentase kesembuhan naik ke angka 95,5 persen.

Di sisi lain, pelonggaran aktivitas masyarakat oleh pemerintah memicu peningkatan mobilitas. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, berdasar data Kementerian Kesehatan, sejak 2 Agustus 2021 telah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat di Indonesia. Bahkan, di Jawa dan Bali, peningkatan terjadi secara signifikan.

Data tersebut juga sejalan dengan laporan WHO yang dirilis pada 15 September 2021. Laporan itu menyatakan bahwa sepekan terakhir mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, mengalami peningkatan signifikan. ’’Peningkatan mobilitas saat ini bahkan sudah menyamai kondisi sebelum pandemi,” sebut Plate.

Karena itu, meski level PPKM turun, pemerintah terus memperkuat penerapan aturan perjalanan domestik dan internasional. Hal ini dilakukan beriringan dengan penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk internasional ke Indonesia.

Selain itu, Johnny mengatakan bahwa pemerintah terus menambah alokasi vaksin di daerah yang memiliki jumlah kasus dan mobilitas tinggi. Hal ini diiringi dengan penambahan sentra vaksinasi, pemberlakuan syarat kartu vaksinasi untuk pelaku perjalanan dan penggunaan fasilitas publik, serta percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah dan semua pihak tidak terlena dengan penurunan level PPKM. Memang, dia mengakui PPKM telah efektif menurunkan angka kasus. Namun, efektivitas PPKM tidak bisa digeneralisasi. Terutama jika berbicara daerah luar Jawa-Bali yang secara rekam jejak 3T-nya lemah.

Dicky mengatakan, penurunan kasus harus dilihat terlebih dahulu apakah sudah sustain atau stabil dengan melihat lamanya waktu tren penurunan kasus tersebut. ’’Jika baru turun selama dua minggu, saya tidak merekomendasikan untuk dilonggarkan. Sebaiknya tunggu satu bulan, dilihat apakah naik turun, atau stabil, atau turun,” jelasnya.(jpg)