batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengeluarkan kebijakan diskon pajak kendaraan yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu hingga 30 September mendatang. Dalam program tersebut, diberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan, keringanan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen serta pembebasan bea balik nama kedua.

Namun, sebagian masyarakat mengharapkan program tersebut dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Sebab, saat ini kondisi prekonomian dari masyarakat belum sepenuhnya pulih. Sehingga, dengan diperpanjang hingga akhir tahun, diharapkan kondisi prekonomian masyarakat bisa pulih dan masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendrik, berharap program Diskon Pajak Kendaraan itu bisa diperpanjang hingga akhir tahun. Sebab, sejumlah masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

”Karena dengan situasi sekarang, banyak yang menyampaikan bahwa untuk bisa makan saja sudah sangat bersyukur. Sehingga, saya berharap program yang memberikan keringanan kepada masyarakat ini bisa diperpanjang,” ujarnya, Minggu (26/9).

Ia mengharapkan pemerintah untuk saat ini tidak memaksakan masyarakat membayar pajak tepat waktu. Sebab, kata politikus PKB itu, masyarakat akan membayarkan kewajibannya, jika kondisi perekonomiannya membaik.

Namun, dengan kondisi pandemi saat ini, banyak masyarakat yang tak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

”Yang jelas kalau sekarang dia belum bisa bayar itu karena tidak ada uang dan sebagainya. Sewaktu-waktu nanti dia sudah bisa bayar dan punya uang, kewajiban itu pasti dibayarkan. Cuma itu, diberikan perpanjangan waktu,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini Komisi II DPRD Kota Batam juga tengah berusaha agar perekonomian masyarakat kembali normal. Namun, diakuinya bahwa usaha tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Dengan mengambil suatu keputusan, maka semuanya tidak bisa langsung berubah. Akan tetapi, semuanya tentu butuh proses dan waktu.

”Jadi saya mengharapkan ke pemerintah supaya diberikan waktu lagi. Karena memang semua perekonomian terdampak akibat Covid ini. Tak hanya masyarakat di kelas menengake bawah, namun menengah ke atas juga berdampak semuanya,” imbuhnya. (*/jpg)