batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun memberikan keringanan dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2).

”Bupati Karimun, Aunur Rafiq telah mengeluarkan surat yang isinya memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pemayaran PBB-P2 tahun ini sampai dengan 30 November 2021. Kalau normal, jatuh tempo terakhir pembayarannya pada Kamis 30 September lalu,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Karimun, Kamarulazi kepada Harian Batam Pos.

Adanya perpanjangan ini, maka wajib pajak tidak dikenakan denda baik yang melakukan pembayaran pada bulan ini atau bulan depan. Kecuali, jika pembayaran dilakukan setelah masa perpanjangan atau pada Desember, maka baru akan dikenakan sanksi denda.

Melalui program perpanjangan pembyaran PBB-P2 bebas denda selama dua bulan ini, diharapkan bisa membantu masyarakat terhindar dari dikenakan denda.

Menyinggung tentang target penerimaan dari PBB-P2 ini, Kamarulazi menyebutkan, untuk target PAD dari sektor PBBP2 tahun ini tidak terlalu besar, sekitar Rp 7, 8 miliar.

”Kita optimis target tersebut bisa tercapai sampai dengan akhir tahun nanti. Hal ini mengacu pada tahun lalu yang juga dalam situasi pandemi bisa mendapatkan PAD sebesar Rp 8 miliar. Pencapaian tahun lalu melebihi dari target Rp 7, 5 miliar,” ungkapnya.

Dikatakannya, PBB-P2 merupakan salah satu sektor PAD Kabupaten Karimun. Penerimaan PBB-P2 ini bisa langsung digunakan untuk kepentingan pembangunan di kabupaten.

Untuk itu, kepada wajib pajak yang sudah mendapatkan SPPT PBB-P2 bisa membayar secara langsung ke Bank Riau Kepri, baik secara tunai dan online. Kemudian, jika memang ada kendala atau belum mendapatkan SPPT PBB-P2 tahun ini, bisa datang ke Kantor Bapenda. (*/jpg)