batampos.co.id – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin) ada kemungkinan pembangunan infrastruktur strategis tersebut menggunakan skema pinjaman lunak luar negeri. Ia optimis pembangunan akan dimulai pada 2022 mendatang.

“Kita sudah membahas rencana pembangunan strategis ini bersama Menteri Pekerjaan Umum. Kepada Menteri sudah kita sampaikan kesiapan kita untuk memulai pembangunan strategis ini,” ujar Gubernur Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, kemarin.

Menurut Gubernur, pertemuan dengan Menteri PU belum lama ini untuk menyampaikan sinkronisasi antara Pemprov Kepri dengan Kementerian PU. Disebutkannya, dari penjelasan yang disampaikan Menteri PU, selain menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga berpeluang menggunakan pinjaman lunak luar negeri.

“Apapun skemanya, keinginan kita adalah Jembatan Babin segera terwujud. Sehingga bisa mempercepat pembangunan daerah, dan pergerakan ekonomi daerah dengan terkoneksinya Pulau Batam dan Pulau Bintan,” jelas gubernur.

Dikatakannya, ada beberapa pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Pemprov Kepri yang harus diselesaikan secepat mungkin. Pertama adalah pembebasan lahan yang anggarannya sudah masuk dalam APBD P TA 2021.

Kedua terkait survei kedalaman. Sedangkan yang ketiga menyangkut Feasibility Study (FS).

“Setelah pekerjaan ini tuntas, tentunya akan segera kami sampaikan ke Kementerian PU. Sehingga proses selanjutnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,” tegas Gubernur.

Ditegaskannya, Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan dan infrastruktur juga mendesak dipercepat skedule pembangunan Jembatan Babin. Atas dasar itulah, ia optimis pada 2022 nanti pembangunan sudah dilaksanakan. Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah memberikan atensi terkait rencana strategis ini.

“Pak Presiden juga sudah memberikan atensi atau perhatian. Tentu dengan hadirnya Jembatan Babin menjadi spirit baru bagi pembangunan di Pulau Batam dan Pulau Bintan,” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, menyelesaikan tanggung jawab daerah, Pemprov Kepri sudah melakukan pengalihan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggarannya akan dialihkan bagi kebutuhan pengadaan lahan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

“Kita membutuhkan dana pembebasan lahan bagi pembangunan Jembatan Babin juga cukup besar. Tapi ini harus kita laksanakan, karena ada Rp 13,2 triliun yang kita kejar,” tutup Gubernur.(*/jpg)