batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan dari pembahasan yang sudah dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, kekuatan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2022 masih di bawah Rp 4 triliun.
“Melihat kondisi yang ada, kekuatan APBD Kepri TA 2022 di bawah Rp 4 triliun. Kita belum mampu menargetkan di atas angka tersebut,” ujar Ansar di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Jumat (8/10) lalu.
Menurut gubernur, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD TA 2022 mendatang sudah final. Namun masih ada beberapa rencana kegiatan yang perlu disisir, sehingga tidak terjadi defisit anggaran pada pelaksaan APBD TA 2022 nanti.
“Apabila tidak ada halangan rancangan KUA PPAS TA 2022 akan diserahkan ke DPRD Provinsi Kepri pada Senin (11/10) nanti (hari ini, red). Karena memang DPRD Provinsi Kepri meminta pembahasan dipercepat,” jelas mantan Bupati Bintan tersebut.
Ditegaskan gubernur, pihaknya akan mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan yang sudah ada. Ia berharap ada sektor baru yang didapat pada pelaksanaan APBD Perubahan TA 2022 nanti. Disebutkannya, kebijakan pemutihan pajak yang memberikan kontribusi penerimaan daerah, ada kemungkinan dilaksanakan lagi pada tahun depan.
“Tereduksinya pendapatan daerah juga dipengaruhi oleh regulasi Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti reklamasi yang kewenangan berada di pusat. Biasanya dari sektor ini kita bisa mendapatkan sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar,” jelasnya lagi.
Ditambahkan gubernur, APBD TA 2022 mendatang sebagian masih diplot untuk penanganan Covid-19. Jika tidak ada perubahan ketentuan besaran alokasinya adalah Rp 186 miliar. Adapun porsinya lima persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 25 persen dari transfer umum.
“Anggaran itu nanti tentunya untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” tutup gubernur. (*/jpg)