batampos.co.id – Guna mempertebal kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, membidik pasir laut sebagai salah satu komoditas ekspor.

Mengenai hal ini, ia akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Labuh jangkar masih belum ada kepastian kita mendapatkan penambahan PAD. Sasaran lainnya yang kita harapkan dibukanya kran ekspor pasir laut,” ujar Ansar, Jumat (8/10/2021) lalu di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang.

Mantan Legislator DPR RI tersebut menjelaskan, sampai saat ini belum ada pembicaraan yang dibuka oleh Pemerintah Pusat.

Atas dasar itu, pihaknya berinisiatif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Ia yakin, pasir laut yang berlimpah di Kepri bisa mempertebal pundi-pundi pendapatan daerah.

“Soal area tambang pasir laut juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, ekspor yang dilakukan juga dibatasi. Karena sifatnya pertambangan tidak bisa dilakukan secara terus menerus,” jelas gubernur.

Diakuinya, bicara soal pendapatan daerah, Provinsi Kepri saat ini masih mengandalkan pada sektor-sektor darat.

Sementara sektor kemaritiman atau laut masih belum begitu signifikan. Disebutkannya, harapan Pemprov Kepri untuk mendulang pendapatan lebih besar adalah melalui labuh jangkar, reklamasi, dan pertambangan pasir laut.

“Untuk labuh jangkar masih belum ada keputusan, kita berharap ada kompensasi dari sektor yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Kemenhub ke Provinsi Kepri. Begitu juga dengan reklamasi, biasanya dari sektor ini Pemprov bisa mendapatkan Rp 10-Rp 15
miliar. Namun karena UU Cipta Kerja kewenangan ini beralih ke pusat,” tegasnya.

Ditambahkannya, pendapatan daerah terbesar Pemprov Kepri saat ini memang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak-pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Saat ini, Pemprov Kepri juga tengah menggali sektor-sektor pendapatan yang lain.

“Saat ini kita juga sedang memperpanjang program diskon utang PKB. Jika memungkinkan tahun depan, akan kita buka kembali,” tutup gubernur.

Sementara itu, Anggota Pansus RZWP3K Provinsi Kepri, Onward Siahaan, meminta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri kreatif mendapatkan dan menambah pundi-pundi
pendapatan asli daerah (PAD).

Jangan hanya bergantung pada dana dari pusat. Ia menyebutkan, potensi maritim di Kepri sangat besar. Termasuk potensi retribusi dari pasir laut yang nilainya bisa mencapai Rp 20 triliun.

Menurutnya, pasir laut di Kepri yang sudah dieksplorasi dan dihitung oleh pihak tertentu volumenya mencapai 1,9 miliar kubik.

Ditambah spot yang belum dieksplorasi. Dan itu terletak di tempat-tempat yang tidak mengganggu biota bawah laut. Kebanyakan spot pasir laut itu berada di perairan Karimun.

”Di Batam itu ada beberapa spot-spot, tetapi paling banyak di Karimun. Dan pasir laut ini
seakan tidak ada habisnya. Jadi kalau digali, arus dari Laut Cina Selatan akan kembali
membawa pasir ke sana,” ujar Onward.

Politikus Gerindra tersebut mengatakan, saat ini pemerintah Singapura membutuhkan sekitar 4 miliar kubik pasir laut untuk menambah daratan mereka.(jpg)