batampos.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengapresiasi atas dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jamaah asal Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta pemerintah untuk menyiapkan protokol kesehatan bagi calon jamaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penularan Covid-19.
“Itu kabar baik bagi kita semua. Kendati demikian, penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (prokes) yang optimal. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya,” ujar dia, Senin (11/10).
Penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi pun diakui akan berdampak pada pembengkakan biaya. Salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jamaah apabila didapati ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan.
Terkait itu, pemerintah dinilai juga perlu menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jamaah dari segi biaya.
“Selain dari segi kesehatan, intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, khususnya untuk kebutuhan karantina. Karena itu saya mendorong peran pemerintah memastikan penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan para jamaah kita,” tegasnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut mengingatkan agar pemerintah memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jamaah umrah Indonesia sepulang dari Tanah Suci. Pasalnya, kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahan kasus di sejumlah negara masih terus terjadi.
“Maka, ketika sampai di Tanah Air, juga harus ada protokol yang jelas dan tidak merepotkan dengan tetap menyadari bahwa saat ini pandemi belum usai. Ini semata-mata demi mengantisipasi risiko terjadinya gelombang ketiga pandemi di Indonesia sekaligus memelihara keselamatan bersama,” pungkasnya.(jpg)