batampos.co.id – Pengusaha lainnya yang bergerak di sektor jasa hiburan berharap pemerintah pusat maupun daerah membuat kebijakan untuk kembali menggairahkan tempat hiburan malam.
Salah satunya di Kampung Bule, Nagoya. Bahkan, secara khusus, Ketua Forum Pengusaha Kampung Bule Famili, Ruslan Kasbulatov, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat membantu tempat hiburan malam.
Seperti diadakannya event yang dapat menggairahkan kembali hiburan di Kampung Bule.
”Bagaimana caranya Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemko Batam, dirangsang seperti diadakan event di situ,” ujarnya, Jumat (15/10/2021).
Ia mengungkapkan, saat ini seluruh tempat hiburan di Kampung Bule sudah kembali beroperasi dengan menerapkan protkes ketat.
Dirinya bahkan hampir setiap malam memantau aktivitas di Kampung Bule agar protkes benar-benar dijalankan.
”Saya setiap malam keliling di sana. Mana yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan langsung ditegur,” ujarnya.
Meski sudah diperbolehkan kembali beroperasi, untuk kunjungan tamu ke tempat hiburan masih sepi.
Ia mengungkapkan, saat ini kunjungan hanya didominasi oleh tamu lokal yang jumlahnya hanya 10 persen.
Sementara untuk tamu asing saat ini hanya dua sampai tiga orang saja tiap malamnya.
”Singapura dan Malaysia belum buka juga, itu salah satu faktor
sepinya,” tuturnya.
Sementara itu, terkait dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi, ia sangat tidak setuju sebagai syarat masuk ke tempat keramaian.
Sebab, pemberlakuan aplikasi tersebut belum sejalan dengan vaksinasi yang dilaksanakan saat ini.
”Pemerintah melakukan vaksin saja masih lambat. Selain itu, contohnya saya yang punya tiroid. Saya harus mengurus surat izin lagi ke dokter, siapa yang mau bayar,” tegasnya saat ditemui di kawasan Batam Center.
Untuk itu, ia meminta penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk masuk tempat hiburan tidak dilaksanakan di Batam dan menerapkan protkes seperti yang sudah dijalankan selama ini.
Sebab, selain banyak masyarakat yang tidak bisa divaksin, ia juga mempertanyakan bagaimana masyarakat yang belum mempunyai ponsel pintar.
”Sanggup pemerintah menyiapkan handphone android ke seluruh masyarakat? makanya jangan suka-suka menterinya buat kebijakan itu. Kalau tidak sanggup, cari solusi yang lain dan mun-
dur dari menteri,” tegasnya.(jpg)
