batampos.co.id – Lewat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2022, Pemerintah Pusat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 453 miliar bagi pengembangan Batam dan Bintan. Rencana kegiatan tersebut ditetapkan masuk dalam Major Project atau Kegiatan Strategis Nasional (KSN) TA 2022.
Lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 9 September 2021 lalu disebutkan, alokasi anggaran yang digelontorkan dalam APBN 2022 untuk menyelesaikan proyek strategis itu yakni Rp 453,957 miliar.
Sementara itu, dalam lampiran satu Perpres itu disebutkan, adapun proyek yang akan dilaksanakan untuk pengembangan kedua kawasan itu yakni, fasilitas bongkar muat Batuampar, Batam, pengembangan Bandara Hang Nadim, Batam, dan jalan arteri.
Selanjutnya, sarana dan prasarana desa wisata untuk mendukung destinasi pariwisata Kabupaten Bintan, dan jejaring destinasi wisata yang dikembangkan di Kabupaten Bintan.
Di lampiran satu Perpres itu juga disebutkan, outcome atau hasil dari proyek strategis pengembangan wilayah Batam-Bintan tersebut salah satunya yakni, untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Kepri hingga 6,69 7,19 persen di 2022.
Sedangkan lembaga yang nantinya akan menggarap proyek tersebut yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (BPKPB) Batam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD) Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengaku belum mendapatkan penjelasan detail soal RKP TA 2022. Menurutnya, apa jenis kegiatan-kegiatan tersebut pastinya akan diketahui setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) APBN TA 2022.
“Kita memang ada mengusulkan kegiatan strategis, yakni untuk peningkatan kinerja aparatur desa. Namun apakah program ini gol atau tidaknya juga belum ada keputusannya,” ujar Sardison.
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad juga mengaku belum mendapatkan penjelasan soal kegiatan-kegiatan KSN yang diperuntukan bagi Provinsi Kepri, Batam dan Bintan khususnya. Ia berharap, jika memang kegiatan untuk pengembangan Batam-Bintan tersebut terwujud.
“Kita berharap KSN yang masuk dalam RKP TA 2022 ini terlaksana untuk Provinsi Kepri. Sehingga bisa mempercepat pembangunan daerah. Apakah di bidang pariwisata, kepelabuhan dan lainnya,” ujar gubernur.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, Rodiantari menambahkan, Pemprov Kepri memang membidik APBN untuk penataan Pulau Penyengat, Tanjungpinang dan lanjutan Gurindam 12 (G12) Tanjungpinang.
“Kita berharap ini juga gol di 2022 nanti. Sehingga pembangunan bisa disegerakan. Namun pastinya, setelah adanya keputusan pusat, apakah rencana strategis Pemprov Kepri ini diakomodir lewat APBN atau tidak,” jelas Rodi, kemarin.(*/jpg)