batampos.co.id – Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan partainya menyoroti tentang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Kata dia, persepsi terhadap kualitas demokrasi yang menurun. Ini disuarakan banyak elemen civil society, dimana kebebasan menyatakan pendapat atau kritik yang disampaikan kepada pemerintah seringkali direspons dengan jerat hukum. Bahkan hanya sekedar mural sekalipun dikejar seolah sebagai bentuk kejahatan luar biasa.
“Semakin diperburuk lagi wajah demokrasi kita oleh sepak terjang para pendengung yang mempersekusi para pelaku kritik dan membiaskan serta mendistorsi informasi. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat indeks demokrasi Indonesia pada posisi terendah dalam kurun waktu 14 tahun terakhir dengan skor 6,3 lebih rendah dibanding Timor Leste, Filipina dan Malaysia,” ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (21/10).
Kamhar melanjutkan, persepsi pemberantasan korupsi juga sama. Revisi UU KPK yang bergulir cepat. Bahkan suara publik sama sekali tak diindahkan dan janji presiden menerbitkan Perppu hanya isapan jempol belaka.
Selain itu, adanya upaya sistematis pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin tampak nyata pada pelaksanaan tes tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada para pegawainya yang menuai sorotan publik dan penuh kontroversi.
“Lagi-lagi pemerintah terkesan melakukan pembiaran. Janji politik saat kampanye akan memperkuat KPK bertolak belakang dengan kenyataan yang didapati. Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International menjelaskan nasib pemberantasan korupsi yang tidak menentu dan mengalami kemunduran. Ini menunjukan politik hukum pemerintah semakin menjauh dari agenda penguatan pemberantasan korupsi,” katanya.
Kamhar menambahkan, menyoroti tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Agenda ini ibarat tersebnyunya yang tiba-tiba disajikan ke publik pasca Pilpres dan kemudian mengerucut ke Kalimantan Timur pasca pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.
Kata dia, publik dibuat terkejut karena sebelum Pilpres sama sekali tak ada wacana ini. Bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini saat Pemilu. Terpaan pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat terpuruk, ternyata tak menyurutkan agenda pemindahan IKN.
“Saat rakyat lagi susah, pemerintah malah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk IKN baru yang sifatnya tak mendesak dan masih butuh kajian lebih dalam lagi seberapa pentingnya ini dilaksanakan. Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan oligarki,” katanya.
“Apalagi dari sisi pembiayaan, yang hanya mengandalkan utang. Pemerintahan Jokowi tercatat sebagai pengutang terbesar sepanjang republik berdiri. Ada dua rekor sekaligus yang dipecahkan. Rekor dalam besaran jumlah utang dan rekor kecepatan waktu berutang dalam jumlah besar. Jadi agenda pemindahan IKN ini mesti dikaji ulang, dari sisi waktu ini tak tepat,” tambahnnya.
Selanjutnya Kamhar menyoroti tentang pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan dana APBN. Ini bentuk pengingkaran nyata atas pernyataan terdahulu Presiden Jokowi sendiri yang kala itu menyebut bisnis to bisnis tanpa ada pembiayaan APBN.
Karena itu, Kamhar mengeluhkan lagi-lagi ini yang disampaikan Presiden Jokowi berbanding terbalik dengan kenyataanya. Ini berpotensi besar hanya akan mengulangi ketidakcermatan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk infrastruktur.
“Ketidaktepatan penggunaan anggaran seperti Bandara Kertajati yang menelan anggaran triliunan rupiah tapi tak berbanding lurus dengan manfaatnya terhadap perekenomian. Bisa dibilang hampir unfaedah,” pungkasnya. (jpg)