batampos.co.id – Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) menjadi polemik baru di masyarakat. Banyak tokoh yang mengaku kecewa.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pernyataan Menag ini tidak sepantasnya disampaikan oleh pejabat negara. Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat.
“Dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya. Karena kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja,” ujar Saleh kepada JawaPos.com, Senin (25/10).
Pernyataan ini juga, lanjut Saleh bisa menimbulkan pemikiran, bahwa kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang bisa diatur-atur. “Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia,” ujar Saleh.
Menurut Saleh, faktanya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan.
“Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia,” katanya.
Karena itu, anggota Komisi IX DPR ini meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menegur Menag Yaqut. Sebab pernyataan yang diucapkannya ke publik sangatlah tidak bijak.
“Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan,” ungkapnya.
Karena kata Saleh, bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Misalnya, mendapat hadiah Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam.
“Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat,” tegasnya.
Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, menteri agama diminta untuk menyampaikan permohonan maaf. Atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita.
“Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, menteri agama diminta untuk bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.
“Pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa,” ungkapnya.
Sebelumnyan Menag Yaqut Cholil Qoumas mengundang kritik karena menyatakan Kemenag adalah hadiah negara untuk NU. Ia mengaitkan hal itu dengan peran perwakilan NU, Wahab Chasbullah, dalam mendamaikan tokoh-tokoh bangsa saat penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta.
“Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU,” ungkap politikus PKB itu, disiarkan kanal YouTube TVNU. (jpg)