batampos.co.id – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi 2021 di Kepri belum mencapai target.
Pada triwulan berjalan, penyaluran baru mencapai angka 80 persen untuk BBM subsidi jenis solar dan 52 persen BBM subsidi jenis premium.
Perlu peran aktif semua pihak agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran dan mencapai target kuota tahunan yang telah ditentukan.
”Pengaturan dan pengawasan sudah berjalan maksimal dari teman-teman distributor di daerah, termasuk pemerintah daerah. Mungkin masih ada kendala-kendala yang ditemui sehingga perlu peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasinya,” ujar Komite BPH Migas, Eman Salman Arief, saat melakukan Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun 2021 bersama Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kepri, Asman Abnur, di kampus Institut Teknologi Batam di Tiban, Sabtu (23/10/2021).
Dalam sosialisasi tersebut, baik pihak BPH Migas, Pertamina dan Asman Abnur sama-sama memaparkan tugas dan fungsi masing-masing dalam hal penanganan, penyaluran hingga pengawasan BBM di daerah.
BPH Migas bersama DPR RI berembuk memutuskan berapa kuota minyak yang harus dikirim ke daerah.
Perencanaan ini juga mencakup penentuan harga subsidi dan aturan pendistribusian lainnya.
Selanjutnya adalah pelaku distributor yang bekerja menyalurkan BBM hingga ke masyarakat.
Dalam sosialisasi ini, masing-masing pihak menyampaikan peran dan tanggung jawabnya dengan harapan masyarakat bisa memahami jalur pendistribusian BBM yang sebenarnya.
Peserta yang hadir di sosialisasi tidak hanya mahasiswa, namun juga masyarakat umum yang sudah menerima undangan sosialisasi sebelumnya.
Asman Abnur dalam arahannya, menyambut baik sosialisasi tersebut. Dia berharap, masyarakat paham dan mau berperan aktif mengawasi pendistribusian BBM di Kepri.
Sebagai wakil masyarakat Kepri di DPR RI, Asman berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi Kepri.
Khusus untuk persoalan BBM ini, dia akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pendistribusian bisa mencapai target kuota tahunan dan tepat sasaran.
”Saya yakin masyarakat Kepri bisa mengerti kalau sudah memahami alurnya dengan baik. Kalau sudah paham, tentu bisa menjalankan tugas pengawasan sebagai masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi ini,” ujarnya.(jpg)