batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri gagal menambah jumlah pasar di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Ini seiring dengan batalnya rencana pembangunan Pasar Kepri di Batu 8 Tanjungpinang. Saat ini, Pemprov fokus peningkatan kapasitas pasar melalui revitalisasi.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Provinsi Kepri, Burhanuddin mengatakan, lewat kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2022 mendatang Pasar Baru, Tanjungpinang akan dilakukan revitalisasi. Menurutnya, anggaran untuk kegiatan strategis tersebut sebesar Rp 60 miliar.
“Anggaran untuk merevitalisasi Pasar Baru itu sudah masuk dalam daftar list di Kementerian PUPR. Alokasi anggarannya sekitar Rp 60 miliar,” ujar Burhanuddin, Minggu (24/10) di Tanjungpinang.
Masih kata Burhanuddin, revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang tersebut merupakan pengganti dari rencana pembangunan Pasar Induk atau Pasar Kepri di Kota Tanjungpinang yang batal terealisasi. Penyebabnya terkait persoalan lahan.
“Pembangunan pasar baru itu kan ada masalah tanah dan lain sebagainya. Sehingga disarankan, direvitalisasi saja Pasar Baru, dengan meningkatkan kapasitasnya,” jelas Burhanuddin.
Disinggung kapan revitalisasi Pasar Baru itu akan dilaksanakan? Mengenai hal itu, tergantung dari kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mempersiapkan hal teknis, menjelang pekerjaan revitalisasi itu dilakukan.
Namun pada prinsipnya, Pemprov Kepri sudah melakukan lobi-lobi untuk menggolkan rencana strategis ini.
“Soal kapan itu dimulainya, semua tergantung dari kesiapan teknis Pemko Tanjungpinang dan Kementerian PUPR yang menyiapkan. Kita sifatnya hanya mengusulkan dokumen teknisnya saja,” tutup Burhanuddin.
Diera Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Burhanuddin pernah menyampaikan, pembangunan Pasar Kepri di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang masih menunggu rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari Pemko Tanjungpinang. Menurut Burhanuddin, secara keseluruhan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 133 miliar.
”Sebenarnya sudah ada progres yang menjanjikan untuk pembangunan pasar berkonsep tradisional modern di kawasan Batu Delapan, Tanjungpinang. Pada prinsipnya Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pekerjaan Umum sudah berkomitmen untuk mewujudkan itu,” ujarnya.
Disebutkannya, salah satu persoalan yang belum tuntas sekarang adalah RDTR Tanjungpinang yang belum terbit. Apabila RDTR rampung, pihaknya akan segera membuat laporan ke Kementerian Perdagangan. Berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang sudah dirancang, memang membutuhkan anggaran yang cukup besar.
”Pasar itu akan dilengkapi berbagai fasilitas. Karena memang konsepnya tradisional dan modern. Seperti arena permainanan, taman. Bahkan ada juga cold storage dan pergudangan,” jelas Burhanuddin.(*/jpg)