batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Kepri mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp 180 miliar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Kepri.
“Anggaran ini nanti akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan,” ujar Gubernur menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (27/10) lalu.
Mantan Bupati Bintan tersebut menjelaskan, melalui anggaran itu nanti, di Karimun diperuntukan bagi pembangunan gedung workshop tenaga kerja. Kemudian di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang akan digunakan untuk pembangunan dan penataan jalan, seperti flyover (simpang Ramayana) kemudian jalan dari bandara, dan kawasan kota lama.
“Supaya berubahlah wajah Kota Tanjungpinang. Pembangunan yang akan kita lakukan nanti, selain itu pembenahan tentunya adalah menambah nilai estetika Ibu Kota Provinsi,” jelas Gubernur.
Masih kata Gubernur, jumlah pinjaman sebesar Rp 180 miliar tersebut merupakan batas maksimal pinjaman yang diberikan oleh PT SMI Persero. Sedangkan pengembalian pinjaman akan berlangsung selama dua tahun. Sementara itu, untuk pembayaran dana pinjaman itu akan dipotong dengan Dana Alokasi Umum (DAU).
“PT SMI ini merupakan, anak perusahaan dari Kementerian Keuangan. Biasanya nanti mereka (Kemenkeu) membantu juga tambahan DAU untuk kita, karena kita ada pinjaman,” jelasnya lagi.
Ditambahkannya, usaha untuk mendapatkan pinjaman lunak ini sudah dijajaki sejak Agustus 2021 lalu. Pihaknya datang ke PT SMI Persero untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur di Provinsi Kepri. Karena memang membangun Provinsi Kepri membutuhkan biaya yang mahal.
“Kita berupaya mencari sumber pembiyaan alternatif pembangunan infrastruktur di Kepri. Tujuannya agar pembangunan tetap jalan dan pembiayaan Covid-19 juga tidak terganggu,” papar Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, Rodiantari mengatakan, lewat APBD TA 2022 mendatang, Pemerintah Provinsi Kepri akan membangun fly over atau jalan layang di Simpang Ramayana, Tanjungpinang.
Pembangunan strategis tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kroditnya lalu lintas dilokasi tersebut.
“Tujuan yang pertama adalah untuk mengurai kemacetan. Karena sejak dimanfaatkan Jembatan I Dompak, terjadi lalu lalang kenderaan yang padat pada waktu tertentu. Seperti jam pergi kerja dan pulang kerja,” ujar Rodiantari, kemarin di Tanjungpinang.
Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk menambah nilai estetika Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepri. Mantan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga tersebut menyebutkan, pekerjaan strategis tersebut ditandai dengan pembebasan empat unit ruko, yakni disebelah kanan dan dua disebelah kiri jalan.
“Lewat APBD Perubahan TA 2021 ini, kita menyelesaikan beberapa pekerjaan pendukung. Pertama adalah perluasan lahan dengan membebaskan empat unit ruko. Adapun kebutuhannya sekitar Rp5,8 miliar. Selain itu adalah menyusun Feasibility study,” jelas Rodi. (jpg)