batampos.co.id – Pemerintah harus mengantisipasi munculnya calo atau pihak yang memalsukan hasil reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Itu dampak kebijakan yang mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan di semua moda transportasi.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan secara matang kondisi ekonomi rakyat dan kesiapan moda transportasi dalam penerapan kebijakan tersebut. “Pemerintah harus menetapkan harga tes PCR yang terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat,” katanya kemarin (28/10).
Harga tes PCR yang sudah diturunkan dinilai masih memberatkan. Sebab, ekonomi masyarakat masih tertekan pandemi. Jangan sampai kondisi masyarakat yang terbebani tersebut memunculkan praktik curang. Misalnya, hasil tes PCR palsu. “Pemerintah harus memikirkan persoalan itu,” tegasnya.
Bamsoet, sapaan akrabnya, juga mengimbau masyarakat berhati-hati. Tes harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya, pemerintah perlu membenahi sistem pada aplikasi PeduliLindungi. ”Aplikasi PeduliLindungi harus digunakan secara maksimal,” kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menilai rencana kewajiban tes PCR pada ke semua moda transportasi akan semakin memberatkan masyarakat. Menurut dia, jika tidak ingin ada peningkatan kasus, yang harus digenjot adalah penyediaan vaksin.
”Sehingga, untuk menghindari gelombang ketiga, pilihan paling baik saat ini adalah menegakkan prokes secara ketat dan tracing yang kuat. Bukan dengan melakukan tes PCR terhadap sembarang orang,’’ jelas Suryadi.
Epidemiolog Masdalina Pane juga tak sepakat dengan ketentuan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan. Apalagi bila tujuannya menekan mobilisasi menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). ”Karena kepentingan mobilisasi nggak terkait jenis tes,” ujarnya. (jpg)