batampos.co.id – Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN) merilis hasil survei terkait presepsi publik terhadap kepuasan publik atas kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju. Hasilnya, sebanyak 54 persen responden menilai kinerja menteri kabinet Indonesia Maju baik, sedangkan terdapat 13 persen publik menilai kinerja mereka buruk.
“Kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai publik baik dengan presentase 54 persen. Namun angka buruknya cukup tinggi yaitu 13 persen, dan ini menjadi catatan tersendiri seharusnya bagi para menteri,” kata Direktur Eksekutif LSIN, Yasin Mohammad dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggung (31/10).
Dalam survei ini pula, ditemuakan lima kementerian yang dinilai publik berkinerja baik. Saat survei dilakukan, para responden diajukan pertanyaan menteri siapa dan kementerian apa yang kinerjanya paling baik dan paling buruk?
“Temuan survei LSIN menunjukkan bahwa terdapat 5 menteri terbaik kinerjanya menurut publik yaitu di urutan pertama diduduki Kemendikbud, kedua Kemen PUPR, ketiga, Kemenparekraf, keempat Kemenhan, dan kelima Kemenpora,” ujar Yasin Mohammad.
Sementara itu, lanjutnya, lima menteri terburuk saat ini paling atas ditempati Kemensos, kedua, Kemenkes, ketiga Kemenkumham, keempat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenag.
Tak hanya itu, Yasin menjelaskan, Kemendikbud menempati urutan pertama sebagai kementerian terbaik menurut responden dengan 9,0 persen disusul Kemnterian PUPR dengan 8,4 persen. Selanjutnya ada Kemenparekraf dengan 7,5 persen, Kemenhan 6, persen dan Kemenpora 4,8 persen.
Menurut Yasin, Kemendikbud mendapat prespesi positif dari publik karena banyak memberikan bantuan kepada siswa.
“Kemendikbud banyak diberikan bantuan kepada masyarakat stimulus kepada siswa. Sedangkan Kemenpora diberikan hasil terbaik lantaran mencetak banyak prestasi dari para atlet,” ungkapnya.
Sedangkan lima menteri terburuk yaitu Kemensos 20 persen, Kemenkes 17 persen, Kemenkum HAM 7 persen dan Kementerian Kelautan dan Perikanan 6 persen, serta Kemenag 5 persen. Yusuf menjelaskan Kemensos dan Kemenkes diberikan rangking buruk oleh publik lantaran kasus korupsi yang pernah terjadi di kementerian tersebut.
“Tampaknya masih melekat oleh publik. Sementara Kemenkum HAM dinilai kinerja buruk oleh publik,” bebernya.
Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 8-15 Oktober 2021. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan metode pengambilan data melalui telepolling. Adapun margin of error sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)
Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim