F. ANTARA/Imamatul Silfia
batampos – Anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Postur Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami peningkatan usai pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin kemarin (9/9).
“Presiden terpilih meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di Jakarta, Selasa (10/9).
Dia merinci, belanja K/L meningkat dari Rp 1.094,66 triliun pada usulan sebelumnya, menjadi Rp 1.160,09 triliun. Namun, tidak terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk belanja pemerintah pusat (BPP) dari kesepakatan terakhir yang disetujui bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR pada pekan lalu, yakni sebesar Rp 2.701,44 triliun.
Sebab, perubahan anggaran belanja K/L merupakan hasil pergeseran anggaran belanja dari non-K/L. “Dengan sendirinya belanja non-K/L dari sebelumnya Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun,” jelas Isa.
Pos belanja non-K/L yang mengalami pengurangan adalah Program Pengelolaan Belanja Lainnya yang turun dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun. Sementara pos belanja lainnya tidak mengalami perubahan.
Program Pengelolaan Belanja Lainnya ditujukan untuk kebijakan antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana, antisipasi kebutuhan kegiatan mendesak, dukungan pembayaran kewajiban pemerintah seperti kompensasi BBM dan listrik, serta antisipasi pelaksanaan program pemerintahan baru. Kemarin, Sri Mulyani bersama Thomas menemui Prabowo untuk melaporkan perkembangan APBN.
Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih. Laporan berikutnya yakni mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
Untuk diketahui, Postur Sementara APBN 2025 berdasarkan kesepakatan terakhir antara Kemenkeu dengan Banggar DPR RI yaitu defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun.
Terdapat perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan BPP masing-masing Rp 8,2 triliun. Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun dari Rp 505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp 2.701,4 triliun dari Rp 2.693,2 triliun. (*)