batampos – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk penguatan komitmen pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pencanangan tersebut ditandai dengan apel khusus serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kejari Bintan di halaman kantor Kejari Bintan, Bintan Buyu, Selasa (27/1).
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Rusmin, menegaskan pencanangan Zona Integritas menjadi komitmen resmi institusinya dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini merupakan wujud komitmen Kejari Bintan untuk memperkuat integritas aparatur, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Rusmin, Rabu (28/1).
Melalui Pakta Integritas tersebut, seluruh pegawai Kejari Bintan berkomitmen untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Pegawai juga menyatakan kesiapan melaporkan setiap indikasi KKN serta menolak pemberian maupun penerimaan suap dan gratifikasi.
Rusmin menambahkan, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem kerja yang berorientasi pada pencegahan korupsi, peningkatan kinerja aparatur, serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.
“Kami akan terus melakukan pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.
Sebagai simbol komitmen bersama, Kejari Bintan turut melepas burung merpati dan memasang selempang Duta Layanan. Duta Layanan diharapkan menjadi teladan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, dan bebas dari praktik KKN. (*)
Artikel Kejari Bintan Perkuat Pelayanan Bersih lewat Zona Integritas WBK-WBBM pertama kali tampil pada Kepri.