batampos.co.id – Pemprov Kepri tak akan mengucurkan duit hasil pajak kendaraan sebesar Rp188 miliar di tahun ini ke Batam.
Dalihnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri defisit anggaran.
“Informasi dari Pemko, tidak ada harapan (akan dibayar), tak teranggarkan Pemprov. Pembayarannya ditunda tahun 2017,” kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Jumat (11/3).
Nuryanto mempertanyakan pengelolaan keuangan Pemprov Kepri, hingga tak bisa membayar hutang.
“Harusnya ini dibayar, tak ada alasan defisit. Kalau saperti ini bahaya untuk APBD kita,” katanya.
Menurutnya, piutang Pemko itu sudah diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016. Karena tak dibayar, pendapatan yang ditargetkan Rp2,3 Trilun tak dapat dipenuhi.
Disparitas anggaran untuk belanja daerah Kota yang diproyeksikan Rp2,5 Triliun akan semakin besar. Dengan pendapatan Rp2,3 Triliun saja, APBD Batam mengalami defisit Rp190 Miliar.
“Mau gak mau harus dirasionalisasikan, anggarannya tak ada. Mau cari kemana (kekurangan anggaran)” kata kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Minggu depan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemko Batam.
“Secepatnya kami lakukan pembahasan, sebelum masuk pembahasan perubahan,” kata Nuryanto.
Nuryanto mengatakan, bagi hasil kendaraan setiap tahunnya mencapai Rp200 Miliar. Harusnya anggaran ini diberikan setiap tahun. (hgt)