batampos.co.id – Tujuh pimpinan BP Batam sudah bekerja sekitar 36 hari di Batam. Mereka masih banyak belajar dan melihat permasalahan yang ada di Batam saat ini. Mereka diberikan waktu oleh Menko Perekonomian selama tiga tahun untuk mengubah Batam. Meningkatkan perekonomian dan investasi di Batam.
“Kami masih sekitar 1 bulan 5 hari di sini. Masih banyak yang harus dipelajari. Kita diberikan waktu 3 sampai 4 tahun untuk mengubah Batam,” kata Hatanto Reksodiputro, kepala BP Batam, di Graha Kepri, Senin (9/5).
Hatanto mengatakan dalam kurun waktu 3 sampai 4 tahun kedepan, ia yakin Batam akan bisa bersaing dengan negara tetangga yang dulunya belajar dari Batam. Ia berharap audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera selesai.
“Jadi dari hasil audit ini nanti akan sangat menentukan, kemana arah kita nanti. Ini dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.
Menurutnya, untuk peningkatan investasi di Batam ini maka yang paling utama adalah kepastian. Di mana selama ini kepastian tersebut belum diberikan kepada calon investor.
Selain itu, pelayanan yang lebih baik juga sangat menentukan. BP Batam kedepan mendorong untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik. Di mana diupayakan dalam perizinan ini, akan dihindari pertemuan antara calon investor dengan pegawai BP Batam.
“Jadi pertemuan orang harus dihilangkan. Kepastian hukum bagi investasi juga harus tetap diutamakan,” katanya.
Untuk mendukung investasi ini, BP Batam juga akan terus membenahi infrastruktur. Di mana sudah mulai dilakukan pembangunan infrastruktur jalan, waduk dan tidak lama lagi akan dilakukan pembangunan tol di Batam.
Nurdin Basirun, Plt Gubernur Kepri mengatakan pengembangan Kepri, dan Batam pada khususnya sangat memungkingkan bisa bersaing bahkan lebih maju dari daerah lain. Menurutnya, yang paling penting adalah adanya harmonisasi antara Pemko Batam dan BP Batam.
Menurutnya, Kepri harus bisa menangkap peluang dari keberadaan Selat Malaka yang sangat padat dilintasi kapal asing. Tetapi menurutnya, semua hal tersebut harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Ia mengatakan bahwa sekitar 21.000 undang-undang dan peraturan tidak pro dengan investasi di Indonesia. Termasuk 3000 Perda di Indonesia yang tidak mendukung pengembangan investasi. Di mana saat ini pihak pemerintah pusat sedang berupaya untuk melakukan perbaikan.
“Jika ini diselesaikan, maka bukan hanya di Kepri atau di Batam, tetapi investasi di Indonesia akan terus meningkat,” katanya.
Sebelumnya, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam. Menurutnya, banyak negara-negara yang belajar ke Batam, tetapi sekarang jauh meninggalkan Batam.
“Dulu banyak negara yang belajar ke Batam tetapi saat ini kita sudah ketinggalan. Kita kalah saing dengan Shenzen, kalah saing dengan Thailand, dengan Malaysia dan juga dengan Jerman,” katanya.
Ia optimis bahwa pimpinan BP Batam yang baru dan DK membawa investasi sebanyak-banyaknya ke Batam. Apalagi adanya konsep pergantian FTZ menjadi KEK dengan segala keistimewaannya. (ian)
