batampos.co.id – Pengusaha nasional, Siswono Yudohusodo, ikut angkat bicara soal polemik kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam.
Menurut dia, tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 dan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 19 itu harus direvisi kembali. Jika tidak, kondisi ini akan membuat daya saing Batam akan semakin terpuruk.
“Jangankan mendatangkan investor, yang ada sekarang malah akan keluar,” kata Siswono dalam Diskusi Ekonomi di Hotel Harmoni One Batamcenter, Batam, Minggu (6/11/2016) malam.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan, kenaikan tarif UWTO ini akan menambah ketidakjelasan arah pembangunan Batam. Sebab, saat ini pengusaha di Batam tengah dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Sebab, tarif UWTO tersebut bisa naik setiap saat, jika mengacu pada PMK Nomor 148/2016.
Selain itu, saat ini status Batam juga masih membingungkan. Sebelumnya, Batam ditetapkan sebagai kawasan pedagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Namun belakangan muncul wacana Batam akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Jadi kalau mau Batam berkembang, ada banyak hal yang harus dibenahi. Termasuk soal UWTO ini,” katanya.
Pada kesempatan itu, Siswono menganjurkan agar pengusaha bersama pemerintah daerah mengadukan persoalan UWTO ini ke Presiden Joko Widodo. Bahkan, dia menyarankan supaya dalam menyampaikan keluhan itu mereka didampingi tokoh tertentu yang cukup berpengaruh.
“Misalnya Pak Surya Paloh ini. Saya tahu betul, beliau memiliki hubungan khusus dengan Presiden,” kata Siswono sambil melihat ke arah Surya Paloh yang malam itu hadir di lokasi acara.
Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat melalui BP Batam mau mendengarkan keluhan dan aspirasi para pengusaha. Sebab, kenaikan tarif UWTO yang cukup tinggi itu dinilai sangat memberatkan.
“Kalau kita mau ngundang investor ke sini kondisi di sini harus baik,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, mengatakan persoalan tarif baru UWTO harus segera dicarikan solusinya. Jika tidak, maka para pengusaha di Batam akan kesulitan mengembangkan bisnisnya. Menurut dia, kenaikan tarif UWTO ini akan membuat Batam tak menarik lagi bagi calon investor.
Dalam kesempatan itu Nurdin juga menyinggung rumitnya proses perizinan di dalam negeri, termasuk di Batam. Kondisi ini akan menghambat persaingan dengan negara tetangga.
“Bagaimana bisa bersaing kalau urus izin saja bertahun-tahun,” katanya.
Sementara tokoh nasional, Surya Paloh, mengaku memiliki atensi yang cukup besar terkait persoalan tarif baru UWTO di Batam. Bahkan, kata dia, dirinya sudah membuat tim khusus yang akan mengkaji masalah ini.
“Ini sumbangsih yang bisa kami beri dari institusi partai politik dalam menanggapi reaksi yang terjadi dari masyarakat Kepri,” kata Surya Paloh.
Kajian itu diharapkan selesai secepatnya. Sehingga bisa disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
Surya Paloh mengaku telah mendengar permasalahan terkait uang wajib tahunan ini. Ia berpikir untuk menyampaikan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo. Ini bentuk aspirasi dari masyarakat Kepri.
Aspirasi itu, katanya, wajib disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Adalah kewajibannya untuk menyerap sebanyaknya aspirasi dari seluruh komponen masyarakat. Termasuk, dari dunia usaha.
“Mereka mengajukan masukan mereka, keluhan mereka, masa’ medit (pelit,red) untuk menyampaikan itu?” tuturnya.
Paloh mengatakan perekonomian tidak akan mungkin maju jika kebijakan yang dikeluarkan tidak disertai partisipasi pelaku usaha. “Saya katakan, sudahlah jangan diteruskan kebijakan ini. PMK, saya rasa perlu diperbaiki dan tak bisa dilanjutkan,” katanya.
Selain sebagai pengusaha, sebagai pimpinan partai yang mendukung pemerintahan, dia mengaku memiliki tugas untuk mendukung pemerintahan ke arah yang sukses.
“Untuk sukses tidak boleh ada urusan yang bikin tidak sukses, tidak boleh ada kebijakan yang membuat pemerintah tidak sukses. Niatnya pemerintah harus sukses, masyarakat Kepri atau Batam harus lebih baik dari waktu ke waktu,” terangnya.
Menurutnya, jika polemik tarif UWTO ini dibiarkan berlanjut, hal ini akan menganggu rencana awal batam yang digadang-gadang sebagai salah satu kekuatan industri dalam negeri.
“Kalau tahun 1977, Batam diharapkan sebagai kekuatan industri yang hebat dengan lahir BP Batam, tapi sekian waktu kita melihat waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka semua harapan kita untuk mengejar ketertinggalan seperti yang dilakukan negara lain, kita belum mampu menajalankannya,” bebernya. (ceu/cr13/bp)