batampos.co.id – Gagasan Kementerian dan Kebidayaan (Kemendikbud) untuk memoratorium (menunda) ujian nasional (UN) dipatahkan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12) lalu.
Dalam kesimpulan forum rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, memutuskan sampai saat ini Indonesia masih memerlukan UN.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin pun menyambut baik peninjauan kembali terhadap rencana penghapusan UN yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.
“UN tetap, tidak jadi batal karena diminta ditinjau kembali oleh presiden,” kata Muslim, kemarin (8/11).
Menurutnya, moratorium pelaksanaan UN tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Sebab, pemerintah sendiri telah menyusun rencana UN jauh sebelumnya, apalagi waktu pelaksanaan UN tinggal beberapa bulan lagi.
“Kalau mau dihapuskan harus jelas dulu kajian dan pengganti UN ini, sehingga tidak menimbulkan kebingungan sekolah,” sebut pria 58 tahun ini.
Dengan dibatalkannya moratorium UN ini, Disdik Batam akan tetap melanjutkan persiapan menjelang UN, termasuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau online.
Untuk pelaksanaan UNBK tahun 2016/2017 ada beberapa sekolah baru yang rencanya akan melaksanakan ujian online, di antaranya SMPN 3, SMPN 11, dan SMPN 12 Batam.
“Sebelumnya UNBK telah digelar oleh siswa SMAN 1, SMPN 6, dan SMKN 1 Batam. Tahun depan ada penambahan,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Batam, Dwi mengatakan sudah mendengar terkait moratorium UN tersebut. Namun begitu, keputusan apapun terkait UN, pihaknya tetap melaksanakan persiapan UN seperti pelatihan UNBK.
“Seperti tahun sebelumnya, tahun ini SMAN 1 masih melaksanakan UNBK. Karena berbeda dengan sekolah formal lainnya, kita telah memulai persiapan dari sekarang. Semacam simulasi UN lah,” ungkapnya.
UN Masih Dibutuhkan
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ditemui di Istana Wapres mengatakan usulan moratorium UN tidak disetujui. Tapi disuruh kaji ulang.
Pengkajian yang diharapkan adalah bagaimana meningkatkan mutu ujian nasional yang sudah ada saat ini sehingga hasilnya lebih maksimal. Sudah banyak contoh negara di Asia yang menerapkan ujian nasional, bahkan dilakukan dengan ketat.
Misalnya, Cina, India, dan Korea Selatan. Secara umum, negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, masih menerapkan UN. Namun, memang ada beberapa negara pula yang tidak menerapkannya. Seperti Jepang yang hanya menerapkan ujian masuk perguruan tinggi.
JK menuturkan, bagaimanapun UN masih dibutuhkan. Meskipun, memang butuh upaya keras untuk meningkatkan mutunya secara merata. “Tanpa ujian nasional, bagaimana bisa mengetahui bahwa daerah ini kurang atau tidak,” ujarnya.
Untuk mengetahui hal itu, harus menggunakan soal yang hampir sama, sehingga kualitas tiap-tiap daerah bisa dipetakan. Mana saja daerah yang harus didoprong lagi kualitas pendidikannya.
“Tanpa ujian nasional, daya saing kita, semangat anak-anak untuk belajar berkurang” lanjut pria kelahiran Watampone, Sulsel, itu.
JK menambahkan, dia meminta ada rapat kabinet kembali untuk membahas UN. Bukan untuk mencari alternatif pengganti ujian. Melainkan, mencari formula untuk meningkatkan efektivitas UN.
Mendikbud Muhadjir Effendy tidak mau berkomentar soal pembatalan rencana moratorium unas itu. “Saya tidak mendapat perintah untuk memberikan keterangan (kepada wartawan, red),” jelasnya. Keterangan lebih komplit soal pembatalan moratorium UN dikeluarkan oleh Seskab atau Sesneg.
Sementara itu, keputusan rapat yang menolak usulan moratorium itu mendapat respon negatif dari publik. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyayangkan pembatalan rencana moratorium UN itu.
Apalagi rencana moratorium itu mendapatkan respon positif dari masyarakat. “Termasuk dari DPR juga memberikan dukungan kepada moratorium UN. Ini kemunduran,” tuturnya.
Terlepas dari siapa pengambil kebijakan dalam forum rapat di Istana, Retno mengatakan tidak kaget jika JK menyampaikan UN tetap dilanjutkan. Sebab menurut Retno, JK adalah salah satu yang membidani lahirnya UN.
Kekecewaan atas batalnya moratorium UN juga disampaikan peneliti ICW Febri Hendri. Dia menuturkan publik harus mendapatkan penjelasan yang detail soal pertimbangan penolakan moratorium unas. “Keputusan ini menunjukkan bahwa politik lebih menjadi pertimbangan dalam kebijakan UN, dari pada aspek pendidikannya,” tuturnya. (bp/JPG)