batampos.co.id – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Batam tahun 2017 masih terjadi pro dan kontra di tubuh DPRD Batam.
Sebagian anggota dewan menarik ulur pembahasan, dengan harapan agar pokok-pokok pikiran mereka melalui reses diakomodir Pemerintah Kota (Pemko) Batam, tapi sebagian lagi malah meminta agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam segera mengesahkan pembahasan APBD 2017.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak misalnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, meminta Banggar DPRD Batam segera membahas APBD Batam 2017.
“Kita berharap (APBD 2017) segera dibahas. Kasihan rakyat karena dengan tertundanya pembahasan, akan menunda pembangunan,” ujarnya.
Ketua DPC PKB Batam itu juga menilai, apabila awal tahun tidak disahkan, Wali Kota jelas akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwako). Namun begitu, semua kegiatan tahun 2017 akan mengikuti anggaran lama, yakni sesuai APBD tahun 2016.
“Gaji bisa, tetapi kegiatan pembangunan seperti infrastruktur dan hal-hal lainnya diluar gaji itu tidak diperbolehkan,” tuturnya.
Dengan demikian, sambungnya, Batam akan dipastikan kehilangan insentif sebesar Rp 25 miliar dari pemerintah pusat terhadap pengesahan APBD.
“Jadi saya berharap teman-teman di Banggar dan DPRD bersama Pemko harus segera membahas. Masalah pokok-pokok pikiran, saya rasa semua yang sudah tertuang di musrembang (musyawarah rencana pembangunan, red), baik itu tingkat kelurahan dan kota semua sudah menyangkut pokok-pokok pemikiran DPRD,” sebut Jefri.
Sekarang, kata Jefri, bagaimana disini harus dibuka ruang serius, jangan sampai APBD tidak diketok sampai akhir 2016.
“Kasihan, masyarakat tidak bisa pakai BPJS, karena tidak ada lagi pembiayaan untuk kesahatan, honor-honor juga. Bayangkan kalau sempat tertunda, ini menjadi sejarah pertama,” terangnya.
Namun demikian, Jefri mengaku masih tetap optimis pembahasan APBD bisa terkerjar sebelum tahun 2016 berakhir. Tapi, kembali dia mengingatkan bahwa sekarang tergatung DPRD dan Pemko sama-sama mengedepankan masyarakat, membuka hati dan sama-sama memulai pembahasan APBD.
“Pagi dan siang masih bisa kita kejar. Kalau kita masih punya pikiran dan hati yang jernih untuk memikirkan masyarakat Batam,” ungkapnya.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Batam beberapa waktu lalu masih tetap memaksakan agar semua usulan hasil reses diakomodir dalam APBD Kota Batam tahun 2017.
“Ya, semua harus masuk. Punya saya tidak ada sama sekali. Itu permintaan dari warga. Harusnya Pemko bisa mengakomodir,” kata Harmidi, anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Jumat (23/12) lalu. (rng)