batampos.co.id – Pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang menduduki posisi baru sesuai dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Batam masih bingung dengan tugasnya. Mereka pun enggan menjabarkan seperti apa progres baru di Dinas yang baru tersebut.
Seperti halnya, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, Herman Rozie yang enggan menjabarkan progres kerja untuk dinas yang baru saja dibentuk. Ia terlihat ragu-ragu menjawab dengan alasan belum dibicarakan dengan Walikota Batam.
“Nantilah tanya dulu ke pak Wali, kalau katanya iya, saya sampaikan (ke media),” kata mantan Camat Lubukbaja ini usai rapat SKPD di Kantor Walikota Batam, kemarin.
Meski begitu, ia mengaku sudah punya catatan untuk program dan kegiatan di Dinas baru tersebut. Namun hal itu belum bisa disampaikan karena belum dapat izin dari Walikota.
“Sudah ada di buku saya. Kapan pun saya siap sampaikan kalau diminta walikota. Pokoknya program kegiatan saya sudah ada,” terang Herman.
Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh kadis-kadis lainnya, terutama pada Dinas baru sesuai OPD Kota Batam. Mereka terlihat bingung untuk menjelaskan progres di dinas yang baru tersebut.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku yakin dengan kinerja pejabat yang baru dilantik. Meski begitu, ia akan tetap mengawasi kinerja para Kadis. Sehingga semua visimisinya sesuai dengan rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) Kota Batam hingga 2021 dapat terlaksana dengan baik.
“Dalam perjalanan kita pantau, kalau dianggap tak mampu mewujudkannya (visi misi), kita panggil. Kita ganti saja. Sebab dari awal saya sudah minta untuk mereka bisa bekerja,” terang Rudi.
Menurut dia, Kadis yang baru dilantik itu difokuskan pada pelaksanaan tugas sesuai bidang kerjanya. Dalam hal ini, dia dan wakilnya tetap memantau kinerja kepala dinas tersebut.
“Fokus ke kerja mereka. Saya yakin mereka mampu, maka dilantik,” ujar Rudi.
Sementara, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya kini sedang memikirkan kantor bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, beberapa pembahasan seperti Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dari pelantikan dan pengukuhan kemarin, memang ada sejumlah dinas yang mengalami pemekaran.
“Kantor baru sedang disusun, kemungkinan Astaka Engku Putri juga digunakan sebagai kantor. Sudah dibagi-bagi, tak ada persoalan tempat,” ujarnya.
Hanya saja, soal pembagian tempat ini memang belum selesai pembahasannya. Seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ada dua pilihan tempat. Satu di astaka Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional atau di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM).
“Kalau sudah final, yang sudah berkemas-kemas itu tinggal bawa barang-barangnya saja,” bebernya.
Namun untuk Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan penggabungan antara Dinas Kebersihan Kota Batam dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sesuai OPD baru, kantornya berlokasi di Sekupang. Di gedung Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Begitupun untuk kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perikanan. Kantornya tetap di Dinas KP2K di Sekupang.
“Gedung KP2K itukan besar bangunannya. Jadi di situ rencananya ada dua dinas. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, satu lagi Dinas Perikanan,” sebut Amsakar. (she)