batampos.co.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menilai perombakan kabinet yang dilakukan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah sarat dengan kepentingan politis untuk persiapan Pilwako Tanjungpinang 2018 mendatang. Atas dasar itu, Maskur meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk bekerja secara profesional.
“Soal pelantikan merupakan hak prerogatif Walikota. Apalagi mutasi sekarang ini, adalah kesempatan terakhir untuk menyusun strategi dalam menghadapi Pilwako nanti,” ujar Maskur Tilawahyu menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (26/1) di Tanjungpinang.
Legislator Partai Demokrat tersebut juga mengatakan, promosi dan pergeseran posisi yang sudah dilakukan Walikota kemarin, tidak bisa dipungkiri arah penilaian masyarakat adalah untuk menyusun kekuatan. Sehingga punya kesiapan yang matang dalam menatap Pemilihan Walikota (Pilwako) 2018 mendatang. Menurut Maskur, pada tahun terakhir, calon incumben juga sudah menyiapkan berbagai siasat.
“Pada persoalan ini, kami memang tidak bisa melakukan intervensi. Karena memang persoalan pelantikan merupakan kewenangan Walikota,” papar pria yang akrab disapa Maskur tersebut.
Masih kata Maskur, pihaknya sudah mengingatkan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja harus pandai. Begitu juga dengan kinerja harus bagus. Pada penilaiannya, untuk mendapatkan satu posisi atau jabatan sekarang ini, kepandaian atau kinerja yang bagus tidak menjadi tolak ukur. Karena faktor pembedanya adalah soal kedekatan.
“Banyak pegawai yang dipromosikan, bahkan senior yang tergeser posisinya. Mari sama-sama kita awasi, sehingga PNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang bisa bekerja secara profesional, bukan untuk kepentingan politik,” harap Maskur.
Ditambahkannya, Tanjungpinang merupakan kota yang kecil, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat, bukan merupakan sesuatu yang sukar untuk ditebak masyarakat. Sama halnya dengan pelantikan sekarang ini. Ditegaskan Maskur, aturan sudah jelas bagi PNS yang terlibat politik praktis akan diberikan sanksi. Dan sanksi terberat adalah pemecatan.
“Semua ada konsekuensinya, apabila kita bekerja secara profesional tentu konsekuensinya akan baik bagi kita. Sebaliknya juga begitu, jangan karena kepentingan politik, jabatan jadi taruhan,” tutup Maskur.
Dari informasi yang didapat di lapangan, Lis sudah menempatkan orang-orang kepercayaanya disejumlah posisi strategis. Mulai dari jabatan eselon II, III maupun IV. Bahkan juga untuk jabatan camat dan lurah yang ada di Tanjungpinang. Bahkan seorang Kabag Humas diplot sebagai salah satu camat. Strategi tersebut tidak lepas bagian dari persiapan menuju Pilwako 2018 mendatang.(jpg)